Abraham Samad Sayangkan Isu Korupsi Tak Prioritas di Debat Capres

AKTIVIS Antikorupsi Abraham Samad menyayangkan tiga calon presiden yang melakukan debat tak secara gamblang membahas isu pemberantasan korupsi. Ketiga capres juga dinilai tak menyampaikan prioritisasi agenda pemberantasan korupsi sebagai kepentingan nasional.

"Paslon itu jawabannya agak normatif soal pemberantasan korupsi. Padahal yang ditunggu itu adalah, kalau kita ingin memberantas korupsi itu ada road map (peta jalan) pemberantasan korupsi, kemudian strategi pemberantasan korupsi," kata Abraham menanggapi hasil debat capres di Metro TV, Selasa (12/12).

Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015 itu, peta jalan dan strategi pemberantasan korupsi menjadi penting dan keniscayaan. Dengan penyampaian hal itu, kata Abraham, masyarakat dapat mengukur sejauh mana keseriusan capres pada isu korupsi.

Baca juga : Anies Tegaskan Negara tidak Berdagang dengan Rakyat

Dia tak menampik, ketiga paslon kerap mengatakan berkomitmen untuk memberangus praktik korupsi. Narasi penguatan KPK, mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga merevisi UU KPK belum cukup memuaskan karena para capres tak menyampaikan seperti apa strategi yang akan digunakan.

Sementara itu, Pakar Muda Hukum dan HAM Heri Akbar Apriawan mengatakan, capres nomor urut 1 Anies Baswedan lebih unggul dibanding dua capres lainnya dalam hal pemberantasan korupsi.

"Yang leading adalah Anies karena mengatakan merevisi kembali UU KPK dengan membangun statement bahwa standar KPK menjadi lebih tinggi. Itu bisa dilakukan melalui revisi UU KPK. Ketika ini mau diubah kembali, ini menjadi oase saat KPK tidak leading dalam pemberantasan korupsi. Saat ini KPK sering bersetubuh dengan kepentingan," ujarnya.

Pernyataan Anies soal standar tinggi harus dimiliki oleh lembaga antirasuah itu juga menjadi nilai tambah. Sebab, itu selaras dengan kondisi dan situasi saat ini yang menunjukkan KPK tampak berkompromi dengan kasus-kasus korupsi.

"KPK harus punya standar tinggi karena lembaga yang mampu mengontrol secara sosial dan pemerintah terhadap orang-orang korup. Ketika standar sama, itu akan terlihat politis. Akhirnya KPK akan dipakai sebagai alat politik untuk mencaplok lawan politik. Maka dari itu perlu satu standar tinggi agar KPK jadi independen dan melihat dari kacamata ideal," terangnya. (Z-5)