Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DEBAT calon presiden (capres) perdana akan dilaksanakan oleh KPU hari ini, Selasa (12/12) dengan tema Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. Menjelang debat tersebut, koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas organisasi advokasi hukum dan HAM mengingatkan publik bahwa HAM bukan isu 5 tahunan atau isu pemilu saja.
"Hari ini kami mengundang saudara-saudara para korban, bahwa mereka ini ada, pelanggaran HAM berat itu ada dan harus diselesaikan negara. Ini bukan isi 5 tahunan sekali, kami terus konsisten menyuarakan ini," ujar Julius Ibrani yang merupakan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dalam konferensi pers, Selasa (12/12).
Dijelaskannya, koalisi masyarakat sipil terus menuntut negara untuk menyelesaikan kasus HAM berat yang terjadi di masa lalu, secara khusus para korban penculikan dan penghilangan paksa pada tahun 1997-1998. Sejak era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, kasus tersebut masih mengambang.
Baca juga: Rektor UIN Sunan Kalijaga Jadi Panelis Debat Capres-Cawapres 2024
Bahkan lebih buruk lagi, sejumlah pihak seperti Budiman Sudjatmiko justru menyebut persoalan itu sudah diselesaikan negara. Padahal korban atau keluarga korban belum mendapat keadilan.
"Kami mengedukasi publik tentang sejarah masa lalu yang kelam supaya diselesaikan bukan di manipulasi," imbuhnya.
Baca juga: Jelang Debat Capres, Prabowo Masih Bertugas Sebagai Menhan
Menurut Julius, pihaknya sudah sering melakukan aksi di depan istana hingga 900-an kali. Negara pun mengakui adanya pelanggaran HAM tersebut, akan tetapi tidak ada penyelesaian yang konkret.
Lantas, lewat debat capres, koalisi masyarakat sipil kembali mengingatkan dan meminta komitmen para capres terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.
"Kami memaksa negara untuk menyeret para pelanggar HAM yang sudah tercatat resmi oleh negara sebanyak 16 kasus, 12 kasus dinyatakan lengkap pelanggaran HAM berat masa lalu, sebagian sudah disidangkan," kata dia.
(Z-9)
Wang Xiaohing berdalih tindakan ini untuk memberantas kekuatan kriminal dan menopang keamanan politik, serta kontrol sosial di seluruh negeri.
Dalam 24 jam terakhir, masyarakat internasional kembali menyaksikan serangan Israel atas kerumunan warga Gaza yang tengah mengantre untuk mendapatkan bantuan.
Pemerintah didesak mengusut dua pelanggaran ham berat yang menyebabkan dua orang tewas akibat konflik tambang baru bara di Kalimantan Selatan.
Tim Pemantau PPHAM melaksanakan Program Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat atas Peristiwa 1965 di Sulawesi Tengah
Untuk nonyudisial, pemerintah akan memberikan bantuan peningkatan ekonomi hingga jaminan kesehatan.
Presiden akan mengeluarkan Inpres khusus untuk menugaskan kepada 17 kementerian dan lembaga pemerintah, untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi Tim PPHAMÂ
Isu penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang belum dapat terselesaikan.
PRESIDEN Joko Widodo menunjukkan komitmennya dalam penuntasan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) masa lalu. I
HARAPAN akselerasi penanganan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) tidak semudah membalikkan telapak tangan.
SEKITAR satu bulan yang lalu atau tepatnya pada 10 Desember 2020, berbagai aksi dan tuntutan digelar oleh berbagai elemen dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia.
Pangeran William membatalkan perjalanan ke Qatar lantaran tuan rumah piala dunia itu memiliki kontroversi atas penerapan HAM pada pekerja stadion
PERSAUDARAAN Alumni (PA) 212 akan menggelar aksi '2502' untuk menunjukkan solidaritas umat Islam di Indonesia terhadap diskriminasi umat Islam di India di depan Kedubes India di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved