Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PENGUSAHA yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung capres 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk mewujudkan kepastian dan penegakan hukum.
Hal itu disampaikan para pengusaha dan pengurus Apindo saat Ganjar hadir sebagai pembicara Dialog Apindo di Menara Bank Mega Jakarta, Senin (11/12). Dalam kesempatan itu, Ganjar memang menegaskan jika penegakan dan kepastian hukum adalah kunci suksesnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
"Kalau hukum tegak, APH kuat, maka kami yakin ekonomi Indonesia bisa tumbuh sampai 7%. Kalau itu terjadi, maka kita benar-benar bisa menjadi negara maju," ucap Ganjar.
Baca juga: Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Komitmen Revitalisasi Jadi Organisasi Maju dan Modern
Ganjar menegaskan, kepastian dan penegakan hukum adalah problem utama yang harus dibereskan di Indonesia. Jika problem itu beres, maka separuh persoalan bisa selesai. Investasi akan berdatangan, lapangan pekerjaan terbuka, kesejahteraan masyarakat meningkat dan ekonomi tumbuh pesat.
"Beruntungnya saya didampingi pak Mahfud MD, beliau dikenal sebagai peluru yang tak terkendali. Jadi bisa sat set untuk urusan penegakan dan kepastian hukum ini. Beliau paham betul soal ini dan nanti yang akan mengurusi langsung persoalan ini," tegasnya.
Baca juga: Usul Kebijakan UMP Berlaku Multiyears, Anies: Ini Syaratnya
Setidaknya ada tiga cara yang akan dilakukan Ganjar Mahfud untuk mewujudkan penegakan dan kepastian hukum di Indonesia. Pertama adalah memperbaiki regulasi dan sistem hukum, kedua memperbaiki dan memperkuat kelembagaan dari aparat penegak hukum.
"Ketiga yang paling penting adalah aktor, siapa pejabat yang duduk di sana. Aktor ini harus kita seleksi dengan baik, harus kredibel dan berintegritas. Dia tidak bisa disogok, anti KKN dan bekerja untuk melayani rakyat," pungkasnya.
Apa yang disampaikan Ganjar mendapat respon positif dari kalangan pengusaha. Ketua Apindo, Shinta Kamdani mengatakan, pihaknya telah menggelar diskusi dengan para pengusaha dan problem paling banyak diutarakan terkait penegakan hukum dan kepastian hukum.
"Untuk itu kami telah menyusun roadmap yang akan kami berikan pada pak Ganjar. Memang salah satu problem terbanyak yang dikeluhkan kawan-kawan pengusaha adalah pentingnya kepastian hukum serta perbaikan kelembagaan," ucap Shinta.
Hal senada disampaikan pengusaha lain yang juga Mantan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan. Ia sepakat dengan Ganjar, kepastian hukum adalah hal terpenting terkait pertumbuhan ekonomi.
"Karena bagaimana bisa kita menarik investasi dari luar, kita menarik modal asing kalau tidak ada kepastian hukum. Maka saya setuju dengan mas Ganjar, kepastian dan penegakan hukum ini yang paling penting diprioritaskan," ucapnya.
"Apa yang disampaikan pak Ganjar sudah sangat tepat, soal penegakan dan kepastian hukum. Kami mendukung pak Ganjar mewujudkan itu," timpal Eddy Widjanarko, pengusaha lainnya.
Selain persoalan hukum, beragam persoalan lain juga dibahas dalam kesempatan itu. Terkait potensi ekonomi digital, energi baru terbarukan, UMKM, persoalan upah buruh, pajak dan lain sebagainya. Ganjar mendengarkan semua masukan dan mencatat apa yang para pengusaha sampaikan.
"Saya senang mendapat masukan ini, apalagi sudah ditulis dalam bentuk rekomendasi. Ini yang saya butuhkan karena langsung dari para pelaku. Mari kita diskusi bersama untuk merumuskan apa yang terbaik untuk bangsa Indonesia," pungkas Ganjar. (RO/Z-7)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Obligasi ini dijamin sepenuhnya, tanpa syarat, dan tidak dapat dibatalkan oleh CGIF selaku lembaga penjamin kredit dengan kekuatan finansial tingkat tertinggi (idAAA/stabil).
Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier menyoroti pencapaian IA-CEPA dalam memperkuat hubungan antara Australia dan Indonesia.
FEBRUARI 2008, tatkala krisis finansial global masih berkecamuk, Presiden Prancis Nicolas Sarkozy mengundang beberapa ekonom terkemuka.
SEGERA atasi tantangan struktural yang dihadapi perempuan agar mampu berperan aktif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
SULIT menjadi Indonesia. Bukan lantaran tak punya sumber daya, melainkan karena harapan selalu membuncah melebihi kapasitas institusi yang mengelola.
Kedua sistem ini, QRIS dan Project Nexus, sejatinya bersifat komplementer, bukan saling menggantikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved