Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan bakal menggalakkan program transformasi transportasi umum secara besar-besaran di banyak kota jika terpilih menjadi presiden. Program tersebut bakal diterapkan dengan mengadopsi keberhasilan di DKI Jakarta namun tetap dengan pendekatan yang menyesuaikan kondisi tiap-tiap kota.
"Kami pernah melakukannya di Jakarta dan berhasil. Nanti tranformasi besar-besaran untuk angkutan umum dan konsepnya juga serupa," kata Anies di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) 2023 dikutip dari YouTube MTI, Rabu (6/12) malam.
Anies melihat saat ini ada banyak persoalan dalam sektor angkutan umum, mulai dari sopir rebutan penumpang, kejar setoran, dan mobil yang banyak mangkal hingga akhirnya menciptakan kemacetan.
Baca juga: Anies Ingin Bentuk Badan Penanganan Kawasan Urban
"Akhirnya penumpang tidak hanya keluar uang, tapi juga waktu. Itu fenomena yang dulu terjadi di Jakarta dan sekarang sudah dibenahi," ucap Anies.
Saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Anies mengajak operator angkutan umum bekerja sama dengan pemerintah provinsi. BUMD dalam hal ini PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) membeli pelayanan dari operator-operator kendaraan.
Baca juga: Anies Janjikan Bangun Tempat Pengolahan Ikan untuk Para Nelayan
"Jadi kita mengubah pola transaksinya. Dulu operator bertransaksi langsung dengan penumpang, dan pemerintah hanya jadi regulator dan mengawasi. Itu kita ubah. Penumpang banyar ke pemerintah sehingga operator bertransaksinya dengan pemerintah," jelasnya.
Dengan cara seperti itu, menurutnya angkutan umum menjadi lebih tertib. Oeprator juga akan memiliki pendapatan yang pasti, karena sudah menjalankan ketentuan yang disyaratkan pemerintah daerah.
"Mereka tinggal terima pendapatan dari pemerintah. Hidup tenang, tidak perlu ngetem, tidak perlu kebut-kebutan," tandasnya. (Z-11)
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved