Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan bakal menggalakkan program transformasi transportasi umum secara besar-besaran di banyak kota jika terpilih menjadi presiden. Program tersebut bakal diterapkan dengan mengadopsi keberhasilan di DKI Jakarta namun tetap dengan pendekatan yang menyesuaikan kondisi tiap-tiap kota.
"Kami pernah melakukannya di Jakarta dan berhasil. Nanti tranformasi besar-besaran untuk angkutan umum dan konsepnya juga serupa," kata Anies di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) 2023 dikutip dari YouTube MTI, Rabu (6/12) malam.
Anies melihat saat ini ada banyak persoalan dalam sektor angkutan umum, mulai dari sopir rebutan penumpang, kejar setoran, dan mobil yang banyak mangkal hingga akhirnya menciptakan kemacetan.
Baca juga: Anies Ingin Bentuk Badan Penanganan Kawasan Urban
"Akhirnya penumpang tidak hanya keluar uang, tapi juga waktu. Itu fenomena yang dulu terjadi di Jakarta dan sekarang sudah dibenahi," ucap Anies.
Saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Anies mengajak operator angkutan umum bekerja sama dengan pemerintah provinsi. BUMD dalam hal ini PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) membeli pelayanan dari operator-operator kendaraan.
Baca juga: Anies Janjikan Bangun Tempat Pengolahan Ikan untuk Para Nelayan
"Jadi kita mengubah pola transaksinya. Dulu operator bertransaksi langsung dengan penumpang, dan pemerintah hanya jadi regulator dan mengawasi. Itu kita ubah. Penumpang banyar ke pemerintah sehingga operator bertransaksinya dengan pemerintah," jelasnya.
Dengan cara seperti itu, menurutnya angkutan umum menjadi lebih tertib. Oeprator juga akan memiliki pendapatan yang pasti, karena sudah menjalankan ketentuan yang disyaratkan pemerintah daerah.
"Mereka tinggal terima pendapatan dari pemerintah. Hidup tenang, tidak perlu ngetem, tidak perlu kebut-kebutan," tandasnya. (Z-11)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved