Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan bakal menggalakkan program transformasi transportasi umum secara besar-besaran di banyak kota jika terpilih menjadi presiden. Program tersebut bakal diterapkan dengan mengadopsi keberhasilan di DKI Jakarta namun tetap dengan pendekatan yang menyesuaikan kondisi tiap-tiap kota.
"Kami pernah melakukannya di Jakarta dan berhasil. Nanti tranformasi besar-besaran untuk angkutan umum dan konsepnya juga serupa," kata Anies di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) 2023 dikutip dari YouTube MTI, Rabu (6/12) malam.
Anies melihat saat ini ada banyak persoalan dalam sektor angkutan umum, mulai dari sopir rebutan penumpang, kejar setoran, dan mobil yang banyak mangkal hingga akhirnya menciptakan kemacetan.
Baca juga: Anies Ingin Bentuk Badan Penanganan Kawasan Urban
"Akhirnya penumpang tidak hanya keluar uang, tapi juga waktu. Itu fenomena yang dulu terjadi di Jakarta dan sekarang sudah dibenahi," ucap Anies.
Saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Anies mengajak operator angkutan umum bekerja sama dengan pemerintah provinsi. BUMD dalam hal ini PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) membeli pelayanan dari operator-operator kendaraan.
Baca juga: Anies Janjikan Bangun Tempat Pengolahan Ikan untuk Para Nelayan
"Jadi kita mengubah pola transaksinya. Dulu operator bertransaksi langsung dengan penumpang, dan pemerintah hanya jadi regulator dan mengawasi. Itu kita ubah. Penumpang banyar ke pemerintah sehingga operator bertransaksinya dengan pemerintah," jelasnya.
Dengan cara seperti itu, menurutnya angkutan umum menjadi lebih tertib. Oeprator juga akan memiliki pendapatan yang pasti, karena sudah menjalankan ketentuan yang disyaratkan pemerintah daerah.
"Mereka tinggal terima pendapatan dari pemerintah. Hidup tenang, tidak perlu ngetem, tidak perlu kebut-kebutan," tandasnya. (Z-11)
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
Terlebih, hasil survei terkini Median menempatkan elektabilitas Anies dan KDM masuk tiga besar di bawah Prabowo.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved