Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan bakal menggalakkan program transformasi transportasi umum secara besar-besaran di banyak kota jika terpilih menjadi presiden. Program tersebut bakal diterapkan dengan mengadopsi keberhasilan di DKI Jakarta namun tetap dengan pendekatan yang menyesuaikan kondisi tiap-tiap kota.
"Kami pernah melakukannya di Jakarta dan berhasil. Nanti tranformasi besar-besaran untuk angkutan umum dan konsepnya juga serupa," kata Anies di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) 2023 dikutip dari YouTube MTI, Rabu (6/12) malam.
Anies melihat saat ini ada banyak persoalan dalam sektor angkutan umum, mulai dari sopir rebutan penumpang, kejar setoran, dan mobil yang banyak mangkal hingga akhirnya menciptakan kemacetan.
Baca juga: Anies Ingin Bentuk Badan Penanganan Kawasan Urban
"Akhirnya penumpang tidak hanya keluar uang, tapi juga waktu. Itu fenomena yang dulu terjadi di Jakarta dan sekarang sudah dibenahi," ucap Anies.
Saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Anies mengajak operator angkutan umum bekerja sama dengan pemerintah provinsi. BUMD dalam hal ini PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) membeli pelayanan dari operator-operator kendaraan.
Baca juga: Anies Janjikan Bangun Tempat Pengolahan Ikan untuk Para Nelayan
"Jadi kita mengubah pola transaksinya. Dulu operator bertransaksi langsung dengan penumpang, dan pemerintah hanya jadi regulator dan mengawasi. Itu kita ubah. Penumpang banyar ke pemerintah sehingga operator bertransaksinya dengan pemerintah," jelasnya.
Dengan cara seperti itu, menurutnya angkutan umum menjadi lebih tertib. Oeprator juga akan memiliki pendapatan yang pasti, karena sudah menjalankan ketentuan yang disyaratkan pemerintah daerah.
"Mereka tinggal terima pendapatan dari pemerintah. Hidup tenang, tidak perlu ngetem, tidak perlu kebut-kebutan," tandasnya. (Z-11)
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved