Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menjanjikan tempat pengolahan ikan yang layak sebagai upaya menstabilkan dan menaikkan pendapatan para nelayan. Hal tersebut disampaikan Anies saat bertemu dan berdialog dengan para nelayan di Kampung Nelayan Pantai Kualu, Bengkulu, Rabu (6/12) sore.
"Saya bertemu dengan nelayan di pantai pasar, lalu mendengar apa yang menjadi permasalahan mereka. Sejumlah nelayan menyampaikan bahwa ada kebutuhan untuk tempat pengolahan ikan," ujar Anies.
Menurut dia, tidak adanya tempat pengolahan ikan membuat ikan yang diperoleh tidak bisa tahan lama. Akhirnya, kalau tidak cepat habis, ikan akan dijual dengan harga yang rendah. Itu yang kemudian membuat pendapat para nelayan tidak maksimal.
Baca juga: Anies Disebut tidak Punya Sejarah Bagi-Bagi Jabatan
"Permasalahan ini sudah berlangsung lama. Oleh karena itu, kami berkomitmen secara khusus dalam visi dan misi untuk memajukan serta menyejahterakan nelayan dan wilayah pesisir. Kami tidak ingin masalah itu berulang-ulang. Itu bagian dari visi dan misi kami bahwa tempat-tempat sentral kegiatan perikanan dan kegiatan nelayan harus disiapkan tempat penyimpanannya," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Anies tidak hanya akan membangun tempat pengolahan ikan, namun juga memberikan pengelolaannya kepada koperasi nelayan setempat. Dengan begitu, ia berharap, nelayan bisa menambah nilai jual dari hasil tangkapan.
Baca juga: Timnas AMIN : Pelibatan Influencer Perlu Tetap Jaga Logika dan Etika
Selain membahas soal tempat pengolahan, Anies menyebut para nelayan juga mengeluhkan solar subsidi sebagai bahan baku kapal yang terbatas.
"Ini jamak, di banyak tempat pasokan solar subsidi terbatas, dan itu harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Ini masalah bukan hanya di Bengkulu, melainkan juga di banyak tempat," tandasnya. (Ant/Z-11)
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
AHY menyebut keputusan MK itu akan berdampak pada seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved