Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menjanjikan tempat pengolahan ikan yang layak sebagai upaya menstabilkan dan menaikkan pendapatan para nelayan. Hal tersebut disampaikan Anies saat bertemu dan berdialog dengan para nelayan di Kampung Nelayan Pantai Kualu, Bengkulu, Rabu (6/12) sore.
"Saya bertemu dengan nelayan di pantai pasar, lalu mendengar apa yang menjadi permasalahan mereka. Sejumlah nelayan menyampaikan bahwa ada kebutuhan untuk tempat pengolahan ikan," ujar Anies.
Menurut dia, tidak adanya tempat pengolahan ikan membuat ikan yang diperoleh tidak bisa tahan lama. Akhirnya, kalau tidak cepat habis, ikan akan dijual dengan harga yang rendah. Itu yang kemudian membuat pendapat para nelayan tidak maksimal.
Baca juga: Anies Disebut tidak Punya Sejarah Bagi-Bagi Jabatan
"Permasalahan ini sudah berlangsung lama. Oleh karena itu, kami berkomitmen secara khusus dalam visi dan misi untuk memajukan serta menyejahterakan nelayan dan wilayah pesisir. Kami tidak ingin masalah itu berulang-ulang. Itu bagian dari visi dan misi kami bahwa tempat-tempat sentral kegiatan perikanan dan kegiatan nelayan harus disiapkan tempat penyimpanannya," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Anies tidak hanya akan membangun tempat pengolahan ikan, namun juga memberikan pengelolaannya kepada koperasi nelayan setempat. Dengan begitu, ia berharap, nelayan bisa menambah nilai jual dari hasil tangkapan.
Baca juga: Timnas AMIN : Pelibatan Influencer Perlu Tetap Jaga Logika dan Etika
Selain membahas soal tempat pengolahan, Anies menyebut para nelayan juga mengeluhkan solar subsidi sebagai bahan baku kapal yang terbatas.
"Ini jamak, di banyak tempat pasokan solar subsidi terbatas, dan itu harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Ini masalah bukan hanya di Bengkulu, melainkan juga di banyak tempat," tandasnya. (Ant/Z-11)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
Terlebih, hasil survei terkini Median menempatkan elektabilitas Anies dan KDM masuk tiga besar di bawah Prabowo.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved