Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan ingin membentuk badan penanganan kawasan urban sebagai rujukan pemerintah daerah untuk membangun perkotaan berorientasi masa depan.
"Kami berencana untuk membuat sebuah badan khusus penanganan urban. Sebab, hari ini ibu bapak jadi wali kota maka bapak ibu tidak punya rujukan di pemerintah pusat, kepada siapa harus bertanya tentang pembangunan kota, kepada siapa harus bertanya tentang bagaimana kota yang disebut sebagai liveable city," kata Anies di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) 2023 dikutip dari YouTube MTI, Rabu (6/12) malam.
Anies mengatakan pengalamannya menjadi Gubernur DKI Jakarta mencermati bagaimana wali kota belajar sendiri soal tata kelola di wilayah administrasinya. Pemerintah pusat tak memberikan panduan secara utuh.
Baca juga: Anies Janjikan Bangun Tempat Pengolahan Ikan untuk Para Nelayan
"Saya pernah mengelola kota Jakarta dan saya tahu persis bila ada wali kota yang mengelola kotanya dengan benar yaitu karena dia belajar sendiri. Tapi bukan karena guide line dari pemerintah pusat," jelas Anies.
Ia juga menyoroti kehadiran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tetapi tak punya badan khusus yang menangani mengenai kawasan urban. Anies berencana membentuk badan itu disamping mengembangkan tranportasi umum dan tata ruang kota yang cocok untuk kaum urban.
Baca juga: Anies Disebut tidak Punya Sejarah Bagi-Bagi Jabatan
"Ada juga rencana untuk membuat kawasan urban yang memiliki ketangguhan yang kuat dan merujuk kepada yang disebut dengan liveable city dan konsep ini, liveable city ini, ada aspek sustainability-nya, otomatis," jelas Anies. (Z-3)
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menegaskan capaian dan penghargaan inovasi daerah tidak boleh menjadi titik akhir dalam berinovasi.
Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan stadion sebagai upaya memperkuat ekosistem sepak bola sekaligus pemberdayaan UMKM.
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Rekomendasi Ombudsman RI akan diterbitkan apabila dalam tahap resolusi monitoring setiap laporan masyarakat tidak diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
BADAN Bahasa meminta pemerintahan daerah memiliki ruang strategis dalam rangka pelestarian bahasa daerah melalui program Revitalisasi Bahasa daerah (RBD).
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) merilis hasil Asesmen Baca Al-Qur’an bagi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) se-Indonesia di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (17/12).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved