Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan ingin membentuk badan penanganan kawasan urban sebagai rujukan pemerintah daerah untuk membangun perkotaan berorientasi masa depan.
"Kami berencana untuk membuat sebuah badan khusus penanganan urban. Sebab, hari ini ibu bapak jadi wali kota maka bapak ibu tidak punya rujukan di pemerintah pusat, kepada siapa harus bertanya tentang pembangunan kota, kepada siapa harus bertanya tentang bagaimana kota yang disebut sebagai liveable city," kata Anies di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) 2023 dikutip dari YouTube MTI, Rabu (6/12) malam.
Anies mengatakan pengalamannya menjadi Gubernur DKI Jakarta mencermati bagaimana wali kota belajar sendiri soal tata kelola di wilayah administrasinya. Pemerintah pusat tak memberikan panduan secara utuh.
Baca juga: Anies Janjikan Bangun Tempat Pengolahan Ikan untuk Para Nelayan
"Saya pernah mengelola kota Jakarta dan saya tahu persis bila ada wali kota yang mengelola kotanya dengan benar yaitu karena dia belajar sendiri. Tapi bukan karena guide line dari pemerintah pusat," jelas Anies.
Ia juga menyoroti kehadiran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tetapi tak punya badan khusus yang menangani mengenai kawasan urban. Anies berencana membentuk badan itu disamping mengembangkan tranportasi umum dan tata ruang kota yang cocok untuk kaum urban.
Baca juga: Anies Disebut tidak Punya Sejarah Bagi-Bagi Jabatan
"Ada juga rencana untuk membuat kawasan urban yang memiliki ketangguhan yang kuat dan merujuk kepada yang disebut dengan liveable city dan konsep ini, liveable city ini, ada aspek sustainability-nya, otomatis," jelas Anies. (Z-3)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelar pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi bagi 150 tenaga kerja konstruksi, meningkatkan kualitas SDM sektor konstruksi.
Satpol PP DKI Jakarta menjangkau 178 PPKS hingga 9 Februari 2026. Penjangkauan akan ditingkatkan menjelang Ramadan demi ketertiban dan perlindungan sosial warga.
Simak cara mendapatkan PBI BPJS Kesehatan, syarat, dan pendaftaran bagi warga miskin serta rentan agar mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah.
PBI BPJS Kesehatan adalah skema iuran BPJS yang dibayar pemerintah bagi warga miskin dan rentan. Ketahui pengertian, manfaat, dan penerimanya di sini.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan pesan yang sangat emosional saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Rakornas 2026).
Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berakar pada pemahaman sejarah dan pengabdian kepada rakyat di tengah kompleksitas Indonesia sebagai bangsa majemuk.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved