Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkapkan negara memutuskan untuk membantu para pengungsi Rohingya atas nama kemanusiaan. Pemerintah tetap melakukan hal tersebut meskipun Indonesia tidak menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Pengungsi.
"Indonesia itu sebenarnya tidak ikut menandatangani konvensi PBB tentang para pengungsi itu. Namun, demi kemanusiaan, Indonesia menolong terus," ujar Mahfud usai menghadiri acara Dialog Kebangsaan di Pondok Pesantren Annida Al Islamy, Bekasi Timur, Senin (4/12) malam.
Mahfud mengatakan pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia saat ini berjumlah 1.447 jiwa. Angka tersebut akan terus bertambah mengingat gelombang kedatangan pengungsi tidak berhenti. Sementara itu, negara tetangga, seperti Malaysia dan Australia, sudah tidak bisa lagi menerima mereka.
Baca juga: Kedatangan 249 Imigran Rohingya Gelombang Ketiga Kembali Ditolak di Aceh Utara
"Indonesia itu turun tangan. Namun, kalau terus-terusan juga kewalahan. Warga Aceh sudah menolak. Dikirim ke Riau juga sudah penuh, kemudian ke Medan juga sudah penuh," imbuhnya.
Atas dasar permasalahan tersebut, Kemenko Polhukam akan mengadakan rapat koordinasi pada hari ini, Selasa (5/12), bersama sejumlah pemangku kepentingan terkait untuk mencari solusi. Pemerintah mengupayakan para pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asal melalui PBB.
Baca juga: Ratusan Imigran Rohingya Tempati Gedung Eks Kantor Imigrasi Lhokseumawe Aceh
"Kita akan rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negara mereka melalui PBB karena ada perwakilannya yang mengurus. Nanti saya akan pimpin rapat," ucap Mahfud.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Mahfud MD untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Ia diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). (Ant/Z-11)
Menjelang 12 hari memasuki Bulan Suci ramadan 1457 H, kondisi warga penyintas banjir besar di Aceh Tengah masih sangat memprihatinkan.
Ini merupakan bentuk kepedulian USK terhadap mahasiswa terdampak sekaligus upaya meringankan beban ekonomi mereka.
Mahasiswa diingatkan agar sebaik mungkin menghindari hal-hal yang merugikan.
Untuk menutupi kebutuhan pupuk tanaman padi, mereka harus beralih ke pupuk nonsubsidi.
Sebanyak 20 sumur bor berteknologi RO dibangun di wilayah terdampak banjir Aceh untuk menyediakan air bersih dan mendukung pemulihan warga.
Dampak dari kondisi cuaca ini, kata dia, juga berpotensi terjadi gelombang tinggi yang berkisar antara 1,5 meter hingga 2,5 meter di perairan wilayah Aceh bagian barat dan selatan.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved