Eks Pimpinan KPK Akui Jokowi Pernah Minta Kasus E-KTP Disetop

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) disebut pernah meminta pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-el (e-KTP) disetop. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang membenarkan kabar tersebut.

Saut mendengar langsung cerita itu dari mantan Komisioner KPK Agus Rahardjo. Koleganya itu bercerita dipanggil Jokowi ke istana dan dimarahi langsung.

"Aku ingat benar pada saat turun ke bawah Pak Agus bilang 'Pak Saut, kemarin saya dimarahi (Presiden), 'hentikan'," kata Saut melalui sambungan telepon pada Jumat, 1 November 2023.

Saut menyebut Agus menceritakan kemarahan Kepala Negara itu usai Lembaga Antirasuah menggelar konferensi pers soal pernyataan sikap atas Revisi Undang-Undang KPK sekitar September 2019. Sebagian komisioner sepakat melepas mantan Ketua DPR Setya Novanto saat itu sesuai dengan permintaan Jokowi.

"Dalam pikiran kotor aku pasti ada bocoran kan skornya 3-2. Tahu lah Anda yang 2 siapa, yang 3 siapa," ucap Saut.

Namun, keputusan KPK saat itu terus melanjutkan perkara dugaan korupsi e-KTP. Sebab, suara terbanyak sepakat menuntaskan perkara Setya Novanto itu.

Saut menilai Agus sangat berani saat itu. Sebab, dia berani menolak permintaan Kepala Negara secara halus, dan tetap melanjutkan perkara yang diminta disetop.

"Sebagai pimpinan, aku nilai dia (Agus Rahardjo) bijak lah dia ke sana (istana), tapi aku rasa dia punya feeling itu arahnya ke mana," ujar Saut.

Dia juga menyebut kasus itu susah disetop meski Presiden meminta. Sebab, kata Saut, surat perintah penyidikan (sprindik) dengan tersangka Setya Novanto sudah diteken beberapa pekan sebelumnya.

"Kalau Pak Agus bisa dipengaruhi, berubah tuh skornya dari 3-2. Tapi, kan sudah ada tanda tangan sprindik," tutur Saut.

(Z-9)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri Rosmalia