Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Dewan Pempinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah bersepakat dengan partai koalisi perubahan untuk persatuan (KPP) yakni NasDem, PKB dan partai Ummat, untuk bekerja keras memenangkan 80% untuk pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Bogor, Jawa Barat.
Ketua tim pemenangan Anies-Muhaimin (Amin) di Bogor sekaligus Ketua DPD PKS Kota Bogor Atang Trisnanto mengungkapkan berbagai upaya akan dilakukan demi mewujudkan target tersebut.
"Kesepakatan kita dengan partai koalisi, target kita 80% di Kota Bogor. Mudah-mudahan dengan segala upaya, ikhtiar, doa, semua bisa tercapai," ujar Atang usai mendampingi kampanye hari pertama Anies Baswedan di Jembatan Merah dan Stasiun Bogor, Selasa (28/11) sore.
Baca juga: Sambil Naik KRL, Anies Janji Perbanyak Transportasi Umum seperti di Jakarta
Ia mengatakan, saat ini, berdasarkan hasil survei internal, popularitas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar masih di bawah 80% di kawasan Bogor. Namun, angka itu tidak terlalu jauh untuk dikejar.
Tim Pemenangan Amin Kota Bogor pun sudah menyiapkan strategi dengan menggelar satu kali kampanye besar.
Baca juga: Janji Anies di Hari Pertama Kampanye, Sediakan Perumahan Rakyat
"Kita akan adakan satu momen yang mudah-mudahan itu menjadi momen buat pemantapan untuk kemenangan Anies di Kota Bogor," ucapnya. (Ant/Z-11)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved