Pejabat Sibuk Pilpres Enggan Mundur, Pengamat Sudah tidak Peduli Etis

PAKAR Hukum Tata Negara (HTN) Feri Amsari menilai bahwa para menteri dan pejabat yang ikut dalam Pilpres 2024 baik sebagai capres cawapres maupun tim pemenangan tidak akan mau mundur dari jabatannya sebagai penyelenggara negara.

Meski berpotensi adanya konflik kepentingan, sejumlah peraturan yang dibuat justru melanggengkan ambisi para elit tersebut.

"Sebenarnya mundur sudah tidak mungkin lagi karena Putusan MK yang waktu dipimpin Anwar Usman sudah memperbolehkan para menteri dan lainnya untuk ikut kompetisi calon tanpa harus mundur, bahkan kampanye," ujar Feri kepada Media Indonesia, Minggu (26/11).

Feri mengatakan bahwa sulit bagi para elit untuk meninggalkan jabatannya agar benar-benar terlepas dari potensi konflik kepentingan.

Persoalan etis pun bisa ditafsirkan dari berbagai aspek selama tidak ada aturan hukum yang secara tegas melarang.

Lantas, menurut Feri, untuk saat ini yang perlu ditingkatkan adalah pengawasan. Penyelenggara pemilu dan publik harus bersama-sama memastikan para menteri dan pejabat tersebut tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau kampanye salah satu calon.

"Yang paling memungkinkan adalah memastikan agar para menteri atau siapapun dalam penyelenggara negara yang menjadi calon dan terlibat kampanye tidak menggunakan fasilitas negara dan memanfaatkan program untuk kepentingan kampanye untuk calon tertentu," tegasnya.(Z-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putra Ananda