Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRAKTIK koruptif yang dilakukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meruntuhkan semua harapan dan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi khususnya oleh KPK.
Menurut mantan pimpinan KPK, Saut Situmorang, tidak mudah untuk memperbaiki jejak lancung yang diwariskan Firli. Selain mencari pengganti Firli, perubahan UU KPK yang sekarang berlaku juga menjadi kunci mengembalikan taring KPK.
"Masih sangat tergantung siapa yang menggantikan. Kita masih tinggu nantinya seperti apa tapi kalau undang-undangnya masih yang sekarang, maka kita hanya bisa berharap tokoh perubahan yang bisa mengubah UU. UU KPK dulu yang menjadi kunci," ujarnya, Jumat (24/11).
Dia menilai dari empat pimpinan KPK yang tersisa sekarang harus ditentukan berdasarkan perbandingan skornya. Namun bisa saja dimunculkan figur pengganti yang berasal dari eksternal KPK meski kecil kemungkinan untuk terpilih.
"Orang (pimpinan) yang sekarang ada kalau mereka setara akan seimbang artinya tentunya di-voting 4 lawan 1 Firli kalah. Tapi kami tidak berharap banyak dari yang (pimpinan) yang sekarang ini kalau Firli diganti kita tidak tahu bagaimana," tukasnya. (Z-5)
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
PROSES pemeriksaan terhadap Bupati Pati setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dialihkan lokasinya ke Polres Kudus.
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Pati Sudewo (SDW), Kades Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kades Arumanis Sumarjion (JION), dan Kades Sukorukun Karjan (JAN).
Kasus ini bermula ketika KPK melakukan OTT ketiga di tahun 2026 di Kabupaten Pati pada 19 Januari lalu yang menangkap Sudewo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, salah satu tokoh pengunjuk rasa di Kabupaten Pati.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Budi menjelaskan bahwa JPU KPK akan mencermati keterangan saksi di persidangan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Novel meyakini ada maksud lain dari penyebaran informasi dari Firli meski melalui media massa. KPK didesak mengungkap kemungkinan Firli melakukan perintangan penyidikan.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Firli membocorkan OTT saat penyelidik tengah menginterogasi sejumlah orang pada 8 Januari 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved