Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
SEJUMLAH mahasiswa yang tergabung dalam Forum Cipayung Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) menyampaikan pernyataan sikap terkait adanya politik dinasti yang terjadi di rezim pemerintahan sekarang.
Forum yang digagas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kota Medan itu secara tegas menolak dan mengecam politik dinasti yang dilakukan Presiden Jokowi.
Hal itu disampaikan Ketua Umum HMI Cabang Kota Medan Ridho Fahrezy, usai diskusi publik bertema 'Lawan Politik Dinasti Selamatkan Demokrasi' yang digelar Forum Cipayung Kota Medan.
Baca juga: Praktisi Hukum: Dinasti Politik untuk Melindungi Kepentingan Tersembunyi
Ridho menilai, Presiden Jokowi secara nyata mempertontonkan politik dinasti dengan menyetujui putranya, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto.
"Isu yang kita angkat hari ini adalah terkait politik dinasti, di mana kita bersepakat tadi dari hasil diskusi kita, kita ingin lawan politik dinasti dan selamatkan demokrasi. Hari ini sudah sampai tingkat nasional yang sangat vulgar dan sangat prihatin kita melihatnya," ujar Ridho di Ketapang Rumah Kopi, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Selasa (21/11).
Baca juga: Golkar Bakal Calonkan Bobby Nasution di Pilgub Sumut
Forum Cipayung Kota Medan menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang menggunakan jabatannya sebagai pucuk pemerintahan tertinggi negara untuk meloloskan anaknya menjadi cawapres.
Ridho menyebutkan, Presiden Jokowi secara terang-terangan telah memanfaatkan lembaga tinggi negara Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin mantan Ketua MK Anwar Usman atau iparnya sendiri untuk mengintervensi aturan terkait batas minimal usia cawapres.
Dia menjelaskan bahwa seluruh rakyat, khususnya generasi milenial sangat dibolehkan berpartisipasi dalam Pemilu sebagai proses pendewasaan berdemokrasi.
Namun, Forum Cipayung Kota Medan mengecam keras pemanfaatan instrumen negara oleh Presiden Jokowi, dalam hal ini adalah MK sebagai lembaga eksekutif untuk memuluskan jalan bagi Gibran untuk maju dalam Pilpres 2024.
"Kita tidak salahkan bahwa ada keinginan dalam keluarga untuk melanjutkan generasi berikutnya untuk ke dalam politik atau mengisi posisi strategis. Tapi yang kita hari ini sayangkan ketika hadirnya politik dinasti tanpa jeda yang melanggengkan kekuasaan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang hari ini melibatkan unsur keluarga, saudara, kerabat sehingga tidak ada yang fair untuk berkompetisi," jelas Ridho.
Majunya Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Prabowo Subianto pun disebut-sebut sebagai cara Presiden Jokowi dalam melanggengkan kekuasaannya setelah dua periode menjadi Presiden RI.
Forum Cipayung Kota Medan yang menjadi wadah mahasiswa HMI, GMNI dan PMKRI Kota Medan pun dengan tegas menyebut bahwa Presiden Jokowi telah menabrak konstitusi dengan tindakan nepotisme.
"Kita dapat simpulkan bahwa politik dinasti ini menjadi ladang ataupun menjadi suatu hal yang ke depannya akan melanggengkan, akan melancarkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme," ucap Ridho.
Penolakan turut disuarakan Surya Dermawan Nasution selaku Ketua GMNI Kota Medan yang ikut menyatakan sikap pengecamannya terhadap politik dinasti yang terjadi saat ini.
Dia menyampaikan, rezim pemerintahan hari ini telah memperlihatkan kepada ratusan juta rakyat Indonesia tentang praktik politik dinasti. Hal itu pun dinilai sangat meresahkan dan menimbulkan kekhawatiran terkait nasib demokrasi bangsa Indonesia ke depan.
"Berangkat dari keresahan kita kelompok Cipayung Kota Medan terhadap situasi politik hari ini yang melanggengkan dinasti politik melalui sistem-sistem yang menurut kita keblinger, ada penggunaan kekuasaan di sana sehingga menimbulkan keresahan kita," ungkap Surya.
Sebagai informasi, Forum Cipayung Kota Medan juga turut diisi dari kalangan pakar hukum tata negara, sosiolog, pengamat politik hingga lembaga bantuan hukum yang sama-sama menyuarakan penentangan terhadap politik dinasti. (RO/Z-7)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Langkah Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin menempatkan anak-anaknya dalam jabatan strategis di lingkungan lembaga pemerintahan daerah mendapat sororan tajam banyak pihak.
Korban dari KKN tak lain adalah kaum marhaen atau masyarakat menengah ke bawah.
MPR RI menyerahkan Surat Jawaban Pimpinan MPR Nomor B-13721/HK.00.00/B- VI/MPR/09/2024 Perihal Pasal TAP XI/MPR/1998 kepada perwakilan keluarga Presiden RI kedua Soeharto
MASYARAKAT sipil menginginkan agar Presiden Joko Widodo berhenti melakukan cawe-cawe di kontestasi Pilkada 2024 dan agar presiden berhenti melanjutkan praktik nepotisme di pilkada.
PENYELENGGARAAN Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu banyak dikritisi oleh lembaga pemantau pemilu. Dalam pelaksanaannya, Pemilu 2024 memiliki begitu banyak catatan
Hukum kerap dijadikan sebagai senjata politik untuk kepentingan tertentu membuatnya berada di titik nadir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved