Ganjar Sering Kritik Pemerintah, Puan: Jadi Bahan Evaluasi PDIP

CALON presiden Ganjar Pranowo mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Diketahui, Ganjar memberikan nilai penegakan hukum era Jokowi berskor 5 dari 10 saat berbicara di Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu, 18 November silam. Hal tersebut tak lepas dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal syarat batas usia minimum capres-cawapres.  

Akibatnya, dari survei Indonesia Political Opinion (IPO), elektabilitas Ganjar turun dengan 28,7 persen. Menanggapi itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan tak ada instruksi khusus dari PDIP terkait Ganjar yang melakukan kritik pemerintah.

Puan menuturkan kritik terhadap pemerintah yang dilontarkan Ganjar sepenuhnya sebagai capres bukan dari arahan parpol. “Pasti Beliau (Ganjar) menyampaikan hal itu karena punya data yang memang beliau harus sampaikan atau disampaikan,” tegas Puan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/11).

Baca juga: Gerindra Respons Ganjar, Singgung Sosok Mahfud MD

Namun, karena memengaruhi elektabilitas, Puan menuturkan pernyataan Ganjar akan menjadi evaluasi bagi PDIP.

“Ini akan menjadi evaluasi bagi kami PDIP untuk bisa melihat secara baik dan secara jelas, apakah kemudian hal itu memang harus dievaluasi atau tidak. Artinya terkait dengan substansi yang akan disampaikan pak Ganjar,” ungkap Puan.

Baca juga: Ini Penyebab Elektabilitas Anies-Muhaimin Melonjak

Di sisi lain, Puan menegaskan PDIP akan konsisten bersama pemerintah.

“Dari awal posisi PDIP sampai saat ini pun sebelum masa pemilu kami selalu otokritik atau kami menyampaikan walaupun kritik itu disampaikan secara langsung atau tidak kepada pemerintah dengan tujuan bagaimana pemerintah dalam melakukan kinerjanya itu bisa memperbaiki diri,” tuturnya. (Ykb/Z-7)