Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan menyampaikan beberapa hal dari visi dan misinya membangun Indonesia ke depan saat memberikan sambutan di pembukaan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023, di Komplek Majelis Az Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Anies yang datang kompak bersama calon wakilnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sempat menyingung soal kondisi saat ini. Tepatnya terkait komitmen-komitmen dalam melakukan perubahan ke depan. Termasuk soal kehidupan bernegara, penegakan hukum dan keadilan.
"Ke depan hal lain yang menjadi perhatian kami adalah terkait dengan mengembalikan marwah kehidupan bernegara. Kehidupan bernegara, etika, prinsip-prinsip penegakan hukum, prinsip- prinsip penegakan keadilan harus dikembalikan,"kata Anies, Sabtu (18/11).
Baca juga : Anies Baswedan Akan Mengembalikan Pendidikan Pesantren Masuk Prioritas Negara
Anies melihat pentingnya untuk bisa mengembalikan kewibawaan pengadilan. Mengembalikan kewibawaan aparat penegak hukum dan tidak lagi ada kriminalisasi pada siapa pun.
Baca juga : Hadiri Ijtima Ulama 2023, Anies-Cak Imin Digandeng di Panggung
"Siapa pun. Lawan politik bahkan pribadi-pribadi tak bersalah , termasuk ulama, termasuk oposisi. Karena hukum bukan dipakai untuk kepentingan politik. Tapi hukum dipakai untuk menghadirkan rasa keadilan,"katanya.
Tujuan penegakan hukum menurutnya adalah menghadirkan keadilan, bukan sebagai alat. Dan itu artinya mengembalikan negara menjadi negara hukum, dimana pemerintahan mengikuti aturan hukum, bukan negara kekuasaan.
"Kalau negara kekuasaan, hukum mengikuti penguasa. Kalau negara hukum, penguasa mengikuti hukum. Ini yang harus dikembalikan. Dan kami berkomitmen untuk menjalankan itu sebagai bagian dari ikhtiar kita,"tegasnya. (Z-8)
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
Sekretaris DHS Kristi Noem mengklaim hukum ditegakkan secara adil, meski Jake Tapper mencecar soal pengampunan bagi penyerang polisi di peristiwa 6 Januari.
Evello mendeteksi adanya 65% percakapan yang memberikan apresiasi terhadap penegakan hukum dan legitimasi kepemimpinan.
Nasim juga menilai penanganan perkara ini mencerminkan ironi penegakan hukum. Di tengah banyaknya kasus besar yang berdampak luas namun berjalan lambat.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, penegakan hukum kehutanan dijalankan progresif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang tengah melakukan penyelidikan terkait kayu gelondongan yang hanyut dan menumpuk usai banjir besar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved