Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Poso, Sulawesi Tengah menentukan titik pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) untuk diikuti seluruh peserta Pemilihan Umum (Pemilu) di kabupaten itu.
Komisioner KPUD Poso, Roni Mathindas mengatakan, titik pemasangan APK harus ditentukan oleh KPUD sehingga peserta pemilu tidak memasang APK di sembarang tempat, terlebih di lokasi yang dilarang secara aturan.
“Termasuk soal ukuran APK sudah kami tentukan agar sesuai regulasi yang mengacu pada PKPU nomor 15 tahun 2023,” terangnya di Poso, Jumat (17/11).
Baca juga : KPU Sebut Penetapan Gibran Sudah Sesuai Aturan
Menurut Roni terkait penentuan lokasi pemasangan dan ukuran APK sudah dirapatkan bersama Kesbangpol, Polres, Kodim 1307, Bawaslu, dan perwakilan OPD terkait.
Baca juga : KPU Kabupaten Bandung Minta Parpol Lakukan Pendidikan Politik Terbaik
“Tujuan rapat untuk memastikan pelaksanaan kampanye nantinya berjalan lancar dan sesuai peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Roni menjelaskan, hasil rapat nantinya akan dituangkan ke dalam berita acara yang selanjutnya disosialisasikan ke peserta pemilu yang ada di Poso.
“Kami berharap peserta pemilu baik itu caleg dan partai politik bisa mengikuti aturan yang ada sehingga terwujud pesta demokrasi yang berkualitas di Poso,” tandasnya.
Berdasarkan PKPU nomor 15 yang telah diubah dengan PKPU nomor 20, khususnya di pasal 27, bahwa kampanye seluruh peserta pemilu baru akan pada 28 November. (Z-8)
Kampanye digital pencegahan katarak #EyeCareForAll diluncurkan melalui aplikasi Campaign #ForABetterWorld.
Perlu dilakukan edukasi, saling menguatkan dan memberi ruang bagi sesama perempuan untuk bisa menjadi Berdaya dan Berdikari.
ARTOTEL Group, operator hotel lokal asli Indonesia, resmi meluncurkan kampanye Like a Local sebagai bagian dari program loyalitas Artotel Wanderlust pada tahun 2025.
ARYADUTA Bali secara resmi meluncurkan kampanye kuliner tahunannya, Sapta Rasa, yang kini memasuki tahun ketiga.
Dhani juga menyampaikan permintaan maaf kepada jajaran TNI Angkatan Udara dan masyarakat.
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved