Panja Netralitas Polri Dinilai tidak Urgen

PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza menilai, bahwa Polri tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon atau terhadap partai politik manapun. Menurutnya, sikap Polri yang menyerahkan kepada DPR soal usulan pembentukan panitia kerja (Panja) sudah menujukkan institusi Bhayangkara itu netral.

"Jadi ini menunjukkan mengenai Panja, Polri sudah menyerahkan kepada DPR, karena secara institusi bahwa Polri sudah menunjukkan netralitas institusinya selama ini," ujarnya lewat keterangan yang diterima, Jumat (17/11).

Panja, sambung Efriza, merupakan komitmen dan tindak lanjut dari pembahasan sejumlah rapat kerja maupun RDP antara institusi DPR dan Polri. Namun, jika ingin membuat panja netralitas Polri maka harus jelas maksud dan tujuannya.

"Diyakini langkah ini dilakukan karena untuk mencegah Pemilu 2024 ini terjadi kecurangan dalam prosesnya. Meskipun diyakini Insttusi kepolisian akan selalu menjaga netralitas dan pengamanan pemilu karena adalah tugas Kepolisian," tandasnya.

Efriza khawatir jika tudingan ketidaknetralan terhadap Polri justru tidak berdasarkan fakta dan hanya untuk mendongkrak simpatik publik.

"Apalagi jika akhirnya tudingan kecurangan menyasar banyak institusi negara tanpa disertai bukti-bukti nyata, ini menunjukkan langkah tersebut bukanlah tindakan yang pas dilakukan," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Fadil Imran menegaskan bahwa Polri pada prinsipnya harus netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis, sebagaimana Pasal 28 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. (Ant/P-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Polycarpus