Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KETIDAKNETRALAN aparat penegak hukum dirasakan oleh Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan. Masifnya pemasangan baliho di banyak daerah menimbulkan dugaan keterlibatan aparat keamanan salah satunya juga terjadi di daerah pilihnya di Sumatera Utara.
Bahkan dia menilai personel polri di Sumatera Utara telah berpihak kepada salah satu partai politik (parpol) seperti yang terjadi di Kabupaten Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Utara, Sumatera Utara.
"Malamnya tidak ada tapi pagi sudah ada banyak. Itu aneh. Siapa yang punya jaringan sampai ke bawah seperti itu apalagi pemasangannya itu rapi sekali," ujarnya.
Baca juga : PSI Sebut Baliho Kaesang Berasal dari Relawan
Trimedya yang dihubungi, Kamis (16/11) mengungkapkan telah mencari tahu partai yang masih pemasangan baliho tersebut tidak memiliki struktur hingga ke tingkat desa.
Baca juga : Bawaslu DKI Sebut Maraknya Pemasangan Baliho Kaesang Bagian dari Sosialisasi
"Saya itu tanya orang di empat kabupaten ngobrol hingga sampai jam sepuluh malam, tidak ada itu balihonya Kaesang yang ada tiga model itu, tapi mendadak pagi-pagi ada, padahal strukturnya (PSI) tidak ada sampai bawah. Kalau sebagai orang hukum kita bicara patut diduga, yang bisa seperti itu malam kan cuma dua, kalau bukan TNI, ya Polri yang jagoan masang seperti itu,” ungkapnya.
Terpisah anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Didik Mukrianto melaporkan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin di DPR, tentang praktik bagi-bagi uang kepada kepala desa yang bertujuan memihak kepada calon tertentu.
"Di dapil saya setiap kepala desa yang mau menerima BKD diminta untuk membuat pernyataan sekian suara untuk calon ini, calon ini dan calon ini. nyata itu. Ini menjadi potret yang sangat buruk bagi demokrasi kita bahkan jangan sampai kemudian menjadi konflik berikutnya. Kita ingin menyelesaikan konflik tapi kemudian muncul konflik yang lebih besar lagi yang bisa mengurangi kualitas demokrasi kita," ungkapnya.
Di daerah pilihnya Jawa Timur anggaran desa dipermainkan untuk tujuan tertentu dalam pemilu 2024. Penganggaran dilakukan secara subjektif tanpa aturan, undang-undang atau Perpu.
"Persoalannya banyak terjadi di dapil kami dalam konteks satu desa cara penganggaran yang berbeda sangat subjektif. Tidak ada aturan, tidak ada kebijakan, tidak ada Perpu. Jadi didasarkan pada selera yang subjektif daerah sini diberi tiga miliar sedangkan yang ada di sampingnya itu tidak diberikan apa-apa"
Kuat dugaan adanya intervensi penguasa atau kepala daerah yang bertujuan memenangkan suatu pihak.
"Ini merugikan semuanya. Ini pasti ada udang di balik batu. Ini pasti orang yang tidak bisa dikendalikan, kepala desa yang tidak bisa dikendalikan pasti tidak diberi apa-apa. Ini jelas kebijakan yang salah seorang kepala daerah karena anggarannya bukan anggaran pribadi tapi anggaran rakyat. Akuntabilitas dan transparansi menjadi pertanyaan," tukasnya. (Z-8)
Politikus PDIP Aria Bima menegaskan bahwa tuntutan tujuh tahun penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tidak akan memengaruhi arah politik partai
PDIP belum menentukan sikap resmi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pelaksanaan pemilu
HASTO Kristiyanto dipastikan masih menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) setelah dituntut 7 tahun penjara
Jaksa sudah menyiapkan tuntutan untuk dibacakan. Persidangan digelar terbuka untuk umum.
DALAM rangka memperingati Bulan Bung Karno, organisasi sayap PDI Perjuangan, Banteng Muda Indonesia (BMI) menggelar Soekarno Padel Open 2025, Sabtu (28/6).
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
KOMANDO Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) menjadi satuan pertama di Indonesia yang mengembangkan dan menguasai kemampuan terjun bebas menggunakan wingsuit.
Letjen TNI Novi Helmy memutuskan untuk tetap melanjutkan pengabdiannya di lingkungan TNI
Pemerintah saat ini sedang menunjukkan komitmen besar untuk mendorong kemandirian industri pertahanan
Komnas HAM mencatat bahwa institusi Polri menjadi institusi yang paling banyak diadukan dalam dugaan praktik penyiksaan sepanjang periode 2020 hingga 2024.
Pesawat Saudia Airlines yang mendarat darurat di Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara, pada Sabtu (21/6) pagi ini, dinyatakan aman setelah mendapatkan ancaman bom.
LULUSAN Akademi Militer tahun 1998 dari korps Kopassus, Kolonel Inf Kurniawan meraih predikat Distinguished Graduate di program CISA National Defense University, Amerika Serikat (AS).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved