Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Intelijen Negara (BIN) masuk dalam bagian yang diawasi oleh panitia kerja (panja) netralitas pemilu. Panja ini dibentuk menyusul disahkannya panja netralitas TNI di Komisi I DPR.
"(BIN) sudah ada, namanya panja netralitas pemilu," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin saat dihubungi Medcom.id, Kamis, 16 November 2023.
Panja netralitas pemilu bertugas mengawasi gabungan antarlembaga. Hal ini bentuk persiapan untuk meneguhkan komitmen netralitas lembaga dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca juga : PDIP: Memperjuangkan Hak Angket adalah Hak Tiap-tiap Anggota DPR
"Mitra yang diawasi di Komisi I: BIN, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSS), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers," ungkap Hasanuddin.
Ia menambahkan panja netralitas pemilu dibentuk berdasarkan kesepakatan antarkomisi. Namun, Hasanuddin belum mengungkap ketua panja tersebut.
"Kesepakatan komisi jadi ada dua panja," ucap Hasanuddin.
Baca juga : Pengamat Nilai PDIP belum Satu Suara soal Hak Angket
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul juga berbicara soal pembentukan panja pengawasan pemilu. Namun, ia belum mengungkap teknis panja tersebut, apakah merupakan gabungan antarkomisi di DPR.
"Nanti akan dibentuk Panja pengawasan pemilu, khusus. Karena pemilu itu adalah sebuah kegiatan yang menggoncang seluruh rakyat republik, gak ada kegiatan lain kecuali pemilu nasional," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 November 2023.
Sebelumnya, panja netralitas TNI di Komisi I DPR telah terbentuk. Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Utut Adianto, selaku pengusul juga telah ditetapkan sebagai ketua panja. (MGN/Z-7)
Komisi I dan pemerintah telah merampungkan pembahasan 40% dari 92 Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM RUU TNI.
DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Grup Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Kamis (7/11) kemarin. Kunker spesifik Komisi VII DPR RI itu dilakukan 15 anggota dari 8 fraksi.
Panja Komisi VIII DPR RI untuk BPIH Tahun 1445H/2024M, Abdul Wachid, menegaskan bahwa Kementerian Agama RI telah melanggar kesepakatan yang dibuat soal kuota haji
PANITIA Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang Kementerian Negara (RUU Kementerian Negara) sepakat untuk mengubah sejumlah pasal.
Rapat panja Baleg DPR soal RUU DKJ akan digelar dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi soal pasal-pasal yang kontroversial di RUU tersebut.
Baleg DPR akan menggelar rapat panitia kerja (panja) bersama pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), Rabu, 13 Maret 2024.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal harus tetap dilaksanakan, meskipun terdapat sejumlah persoalan teknis dalam implementasinya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved