Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
POLDA Metro Jaya didesak menetapkan tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Tujuannya agar tidak ada konflik kepentingan yang menimbulkan perang antarlembaga.
"Semakin lama penetapan tersangka bagi orang yang terduga melakukan pemerasan maka semakin orang yang mempunyai konflik kepentingan mempunyai kesempatan untuk menggunakan lembaganya," kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha melalui keterangan tertulis, Kamis, 16 November 2023.
Praswad menilai Ketua KPK Firli Bahuri menjadi pihak yang paling berpotensi menyandang status tersangka dalam perkara ini.
Baca juga : Firli Bahuri Belum Jadi Tersangka karena Intervensi Presiden Jokowi
Posisi aktif itu membuat pentolan Lembaga Antirasuah tersebut bisa memberikan serangan balik ke Polda Metro Jaya jika status hukum belum diberikan.
"Pembiaran posisi dia sebagai pimpinan KPK akan berpotensi menjadi 'tameng' dalam menghindari kewajiban hukumnya dalam mendukung proses penegakan hukum dugaan pemerasan," ucap Praswad.
Potensi konflik kepentingan yang merujuk ke perang antarlembaga ini juga dinilai bisa masuk ke ranah politik. Firli diyakini bisa menyerang politikus yang tidak mau membelanya karena masih memiliki kewenangan di KPK.
Baca juga : Eks Pimpinan KPK Sebut Status Tersangka Firli Bahuri Tinggal Menghitung Hari
"KPK memiliki kewenangan supervisi kasus yang ditangani oleh Kepolisian dan menangani kasus terkait aktor-aktor politik," ujar Praswad.
Karenanya, dia meminta status hukum dalam perkara ini diterbitkan sekarang. Atau, kata Praswad, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan ketegasan untuk menonaktifkan Firli sebagai Ketua KPK agar tidak menyalahgunakan kekuasaan.
"Solusi terbaik dalam kondisi ini adalah dengan penonaktifan Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK dan penetapan tersangka segera terkait dugaan pemerasan dalam penanganan kasus SYL," tutur Praswad. (MGN/Z-4)
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Budi menjelaskan bahwa JPU KPK akan mencermati keterangan saksi di persidangan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Novel meyakini ada maksud lain dari penyebaran informasi dari Firli meski melalui media massa. KPK didesak mengungkap kemungkinan Firli melakukan perintangan penyidikan.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Firli membocorkan OTT saat penyelidik tengah menginterogasi sejumlah orang pada 8 Januari 2025.
Pengadilan tinggi turut mengubah uang pengganti yang dibebankan kepada SYL, yakni menjadi Rp44.269.777.204 ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat.
Bantahan SYL dalam nota pembelaanya soal fee 20% dinilai masuk akal
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan memberikan perlindungan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Firli Bahuri tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan, tidak hadir dalam pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.
Usai diperiksa KPK, Arief mengaku, dicecar 10 pertanyaan oleh penyidik dari KPK terkait kasus korupsi yang menjerat eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menjamin KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Arief Prasetyo Adi, berikutnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved