Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka mengatakan semua nomor memiliki makna bagus. Pernyataan tersebut ia sampaikan sebagai respons dari hasil pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024.
"Semua nomor bagus. Semua nomor punya makna bagus. Tenang saja," ujar Gibran di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (15/11).
Sebagaimana diketahui, pada proses pengundian nomor urut yang digelar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (14/11) malam, pasangan calon Prabowo-Gibran mendapat nomor urut 2. Gibran mengaku tidak memiliki firasat apa pun terkait nomor tersebut.
Baca juga: Dapat Nomor Urut 2, Gibran: Tetap Optimistis, Ya
Pada hari yang sama dengan pengundian, Gibran juga bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Para petinggi partai memang diundang ke Kantor KPU untuk menyaksikan proses pengundian.
Gibran mengaku itu merupakan pertemuan pertamanya dengan Megawati usai tidak lagi menjadi kader PDIP.
"Yang jelas, beliau adalah orang yang saya hormati, orang yang paling dituakan di acara kemarin. Otomatis saya harus sungkem dan menyalimi. Sudah lama tidak ketemu," kata Gibran.
Baca juga: Setara Institute Tolak Normalisasi Pelanggaran Konstitusi dalam Pencawapresan Gibran
Pada Pilpres 2024, peserta pasangan calon (paslon) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan nomor urut 1, paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2, dan paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperoleh nomor urut 3. (Ant/Z-11)
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal harus tetap dilaksanakan, meskipun terdapat sejumlah persoalan teknis dalam implementasinya.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved