Wajah Demokrasi Buruk karena Kepentingan Politik Keluarga

PENGAMAT politik dari Citra Institute, Yusa Farchan mengatakan manuver politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencoreng wajah demokrasi di Indonesia. Tidak heran mendapat banyak kritik dari masyarakat, pegiat hukum dan demokrasi, termasuk pertemuan tokoh nasional di Rembang. 

“Harus diakui bahwa manuver politik Jokowi yang lebih mengedepankan kepentingan politik keluarganya turut memperburuk wajah demokrasi.” ujar Yusak hari ini (13/11). Skandal Mahkamah Konstitusi (MK), bukti adanya intervensi pada Putusan 90, Gibran dan koalisi yang terus melaju meski cacat formil, membuat wajah simpatik Jokowi berubah. 

“Ada kecenderungan di mana demokrasi kita sudah dibajak oleh kepentingan oligarki,“ kata Yusak. 

Baca juga: Pemilu Jadi Sarana Menghentikan Demokrasi tidak Benar dan Politik Dinasti

‘Karpet merah’ yang digelar, justru menimbulkan persoalan. Ada apatisme bahwa pemilu tidak akan berjalan jurdil. “Meskipun UU memberikan ruang yang longgar bagi praktik politik dinasti, tetapi pelembagaan politik dinasti melalui prosedur formal demokrasi (pemilu) justru semakin menambah runyam persoalan,“ sebut dia. 

Dekan FISIP Universitas Sutomo ini menambahkan, sebagai kepala negara, Jokowi seharusnya bisa menjadi garda terdepan dalam mencegah nepotisme. Manuver Jokowi turut menyumbang terjadinya krisis nilai dan etika yang terjadi di lingkaran kekuasaan. Ini yang menjadi keprihatinan kita semua. 

Baca juga: Publik Diharap Optimistis dengan Masa Depan Hukum Indonesia

‘Kerusakan demokrasi’ akibat Putusan MK sudah begitu dalam, namun masih ada harapan bahwa Jokowi akan memperbaiki kebijakannya, memperkuat pilar demokrasi. “Di ujung kekuasaannya, Presiden Jokowi harusnya bisa meninggalkan legacy yang baik terkait bagaimana memperkuat pilar-pilar penting demokrasi,” tandas Yusak. (RO/Z-7)