Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PENGAMAT politik dari Citra Institute, Yusa Farchan mengatakan manuver politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencoreng wajah demokrasi di Indonesia. Tidak heran mendapat banyak kritik dari masyarakat, pegiat hukum dan demokrasi, termasuk pertemuan tokoh nasional di Rembang.
“Harus diakui bahwa manuver politik Jokowi yang lebih mengedepankan kepentingan politik keluarganya turut memperburuk wajah demokrasi.” ujar Yusak hari ini (13/11). Skandal Mahkamah Konstitusi (MK), bukti adanya intervensi pada Putusan 90, Gibran dan koalisi yang terus melaju meski cacat formil, membuat wajah simpatik Jokowi berubah.
“Ada kecenderungan di mana demokrasi kita sudah dibajak oleh kepentingan oligarki,“ kata Yusak.
Baca juga: Pemilu Jadi Sarana Menghentikan Demokrasi tidak Benar dan Politik Dinasti
‘Karpet merah’ yang digelar, justru menimbulkan persoalan. Ada apatisme bahwa pemilu tidak akan berjalan jurdil. “Meskipun UU memberikan ruang yang longgar bagi praktik politik dinasti, tetapi pelembagaan politik dinasti melalui prosedur formal demokrasi (pemilu) justru semakin menambah runyam persoalan,“ sebut dia.
Dekan FISIP Universitas Sutomo ini menambahkan, sebagai kepala negara, Jokowi seharusnya bisa menjadi garda terdepan dalam mencegah nepotisme. Manuver Jokowi turut menyumbang terjadinya krisis nilai dan etika yang terjadi di lingkaran kekuasaan. Ini yang menjadi keprihatinan kita semua.
Baca juga: Publik Diharap Optimistis dengan Masa Depan Hukum Indonesia
‘Kerusakan demokrasi’ akibat Putusan MK sudah begitu dalam, namun masih ada harapan bahwa Jokowi akan memperbaiki kebijakannya, memperkuat pilar demokrasi. “Di ujung kekuasaannya, Presiden Jokowi harusnya bisa meninggalkan legacy yang baik terkait bagaimana memperkuat pilar-pilar penting demokrasi,” tandas Yusak. (RO/Z-7)
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
PAKAR Telematika, Roy Suryo telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait laporan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) soal tudingan ijazah palsu.
POLDA Metro Jaya menjadwalkan klarifikasi terhadap Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo pada Kamis (3/7), terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan salam dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Momen itu terjadi saat Luhut menjenguk Jokowi di Bali.
Luhut mengungkapkan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo Subianto merasa sedih karena masih ada pihak-pihak yang terkesan melupakan jasa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Para mahasiswa pengunjuk rasa tersebut tidak mengalami kekerasan fisik yang berarti.
Survei Curator Nagara Institute dan Sosiolog, Sulfikar Amir, menerangkan ada 44,17% pemilih tak masalah jika kandidat Pemilu dan Pilkada berasal dari politik dinasti.
Ketua Para Syndicate Ari Nurcahyo mencatat terdapat beberapa episentrum Pilkada 2024 yang jadi peratrungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo (Jokowi), dan Megawati Soekarnoputri.
Dari 1.553 kandidat yang berkompetisi pada pilkada 2024, ada 605 kandidat yang terlibat dalam dinasti politik dinasti
Pramono mengatakan bahwa pada kontestasi Pilkada Serentak 2024, nasibnya sama dengan sang anak, Hanindhito Himawan Pramana atau Dito
PKS memiliki target suara 15% namun tidak tercapai atau hanya 8,42%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved