NEWSTICKER

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T

Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden

Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T

Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid

Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Wamenkumham Eddy Mengaku Belum Pernah Diperiksa KPK

Sri Utami

10/11/2023 13:06

Wamenkumham Eddy Mengaku Belum Pernah Diperiksa KPK — Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej.(MI/Susanto)

WAKIL Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) disebut tidak mengetahui penetapan dirinya sebagai tersangka kasus gratifikasi. Selama ini pakar hukum tersebut belum pernah diperiksa dalam penyidikan dan juga belum menerima sprindik maupun SPDP dari KPK.

"Beliau tidak tahu menahu terkait penetapan tersangka yang diberitakan media karena belum pernah diperiksa dalam penyidikan dan juga belum menerima sprindik maupun SPDP," ujar Koordinator Humas Setjen Kemenkumham Tubagus Erif Faturahman, Jumat (10/11).

Baca juga: Wamenkumham Jadi Tersangka Gratifikasi, Begini Kronologi Versi Pelapor

Dalam kasus yang dihadapi tersebut pihaknya tetap berpegang pada asas praduga tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang bersifat tetap.

"Kami berpegang pada itu. Dan sekarang Pak Wamen masih melakukan aktifitasnya sebagai wakil menteri dan sedang berada di luar kota," ujarnya.

Baca juga: Wamenkumham belum Tahu Dirinya Jadi Tersangka

Terkait bantuan hukum dari Kemenkumham hal ini akan dikoordinasikan terlebih dahulu. Sebelumnya Eddy Hiariej resmi ditetap sebagai tersangka oleh KPK. Eddy Hiariej menjadi tersangka terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi.

(Z-9)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri Rosmalia

Berita Lainnya

Aturan Hukum WNI Jadi Tentara Amerika Serikat: Risiko Kehilangan Kewarganegaraan RI
21/1/2026 20:52
Amerika Serikat mewajibkan calon tentara setidaknya memiliki kartu izin tinggal permanen (Green Card) atau telah menjadi warga negara AS (US Citizen).
DJKI Musnahkan Barang Bukti Pelanggaran Kekayaan Intelektual, Senilai Rp3 Miliar Lebih
09/12/2025 13:59
DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan Ekspos dan Pemusnahan Barang Bukti Hasil Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual.
DJKI dan Uni Eropa Bahas Tantangan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Pasar dan Lokapasar
22/10/2025 12:11
DJKI dan Uni Eropa melalui EUIPO gelar workshop bahas tantangan penegakan hukum kekayaan intelektual di pasar fisik dan daring untuk wujudkan perdagangan sehat.
DJKI Verifikasi Penutupan 41 Situs Pelanggar Hak Cipta Atas Laporan COA Webtoon
17/10/2025 07:58
DJKI Kemenkumham rekomendasikan 41 situs ditutup karena terbukti langgar hak cipta. Langkah ini perkuat perlindungan karya kreatif di ranah digital.
Pemerintah Indonesia Usulkan Instrumen Hukum Internasional tentang Pengelolaan Royalti dan Publisher Right
15/10/2025 11:55
Pemerintah Indonesia ajukan proposal hukum internasional ke WIPO untuk tata kelola royalti dan publisher right demi ekosistem musik dan media yang lebih adil.
RUU Perampasan Aset Hingga PPRT Disepakati Masuk Prioritas Prolegnas 2025
24/9/2025 06:15
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
KPK Periksa Ketua Kadin Surakarta Ferry Septha Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
11/2/2026 18:40
KPK memeriksa Ketua Kadin Surakarta Ferry Septha Indrianto terkait dugaan suap proyek jalur kereta DJKA Kemenhub, untuk melengkapi berkas tersangka Sudewo.
Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 Jeblok ke 34, Peringkat Dunia 109 dan Ini Biang Keroknya
11/2/2026 18:36
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 merosot ke 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dunia, akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan permisif.
KPK Periksa Kartika Sari Terkait Dugaan Suap Ijon Proyek di Kabupaten Bekasi
11/2/2026 17:44
KPK periksa Kartika Sari sebagai saksi kasus dugaan suap ijon proyek Bekasi, yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara dan pihak swasta.
KPK Dalami Aliran Uang dan Penghasilan Bupati Nonaktif Lampung Tengah Ardito Wijaya
10/2/2026 23:00
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK tak Persoalkan Jamdatun Batal Bersaksi di Sidang Ekstradisi Paulus Tannos
10/2/2026 22:39
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK Dalami Peran PT Blueray dan Perusahaan Terafiliasi dalam Kasus Suap Importasi
10/2/2026 22:00
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.

LOAD MORE

Opini

Mutu dan Inklusivitas Pendidikan
11/2/2026 10:09
Deklarasi Kuala Lumpur 2025 dan Masa Depan KHGT
11/2/2026 05:05
Pencabutan Subsidi Layanan Kesehatan Warga Miskin
11/2/2026 05:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

Kompromi Bersyarat Prabowo-Ormas Islam
09/2/2026 05:00
Memulihkan Kepercayaan Pelaku Pasar
02/2/2026 05:00
Dingin Davos, Hangat Harapan: Prabowo-nomics dan Pembangunan Manusia
26/1/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved