NEWSTICKER

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T

Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden

Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T

Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid

Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Wamenkumham Eddy Mengaku Belum Pernah Diperiksa KPK

Sri Utami

10/11/2023 13:06

Wamenkumham Eddy Mengaku Belum Pernah Diperiksa KPK — Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej.(MI/Susanto)

WAKIL Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) disebut tidak mengetahui penetapan dirinya sebagai tersangka kasus gratifikasi. Selama ini pakar hukum tersebut belum pernah diperiksa dalam penyidikan dan juga belum menerima sprindik maupun SPDP dari KPK.

"Beliau tidak tahu menahu terkait penetapan tersangka yang diberitakan media karena belum pernah diperiksa dalam penyidikan dan juga belum menerima sprindik maupun SPDP," ujar Koordinator Humas Setjen Kemenkumham Tubagus Erif Faturahman, Jumat (10/11).

Baca juga: Wamenkumham Jadi Tersangka Gratifikasi, Begini Kronologi Versi Pelapor

Dalam kasus yang dihadapi tersebut pihaknya tetap berpegang pada asas praduga tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang bersifat tetap.

"Kami berpegang pada itu. Dan sekarang Pak Wamen masih melakukan aktifitasnya sebagai wakil menteri dan sedang berada di luar kota," ujarnya.

Baca juga: Wamenkumham belum Tahu Dirinya Jadi Tersangka

Terkait bantuan hukum dari Kemenkumham hal ini akan dikoordinasikan terlebih dahulu. Sebelumnya Eddy Hiariej resmi ditetap sebagai tersangka oleh KPK. Eddy Hiariej menjadi tersangka terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi.

(Z-9)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri Rosmalia

Berita Lainnya

Aturan Hukum WNI Jadi Tentara Amerika Serikat: Risiko Kehilangan Kewarganegaraan RI
21/1/2026 20:52
Amerika Serikat mewajibkan calon tentara setidaknya memiliki kartu izin tinggal permanen (Green Card) atau telah menjadi warga negara AS (US Citizen).
DJKI Musnahkan Barang Bukti Pelanggaran Kekayaan Intelektual, Senilai Rp3 Miliar Lebih
09/12/2025 13:59
DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan Ekspos dan Pemusnahan Barang Bukti Hasil Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual.
DJKI dan Uni Eropa Bahas Tantangan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Pasar dan Lokapasar
22/10/2025 12:11
DJKI dan Uni Eropa melalui EUIPO gelar workshop bahas tantangan penegakan hukum kekayaan intelektual di pasar fisik dan daring untuk wujudkan perdagangan sehat.
DJKI Verifikasi Penutupan 41 Situs Pelanggar Hak Cipta Atas Laporan COA Webtoon
17/10/2025 07:58
DJKI Kemenkumham rekomendasikan 41 situs ditutup karena terbukti langgar hak cipta. Langkah ini perkuat perlindungan karya kreatif di ranah digital.
Pemerintah Indonesia Usulkan Instrumen Hukum Internasional tentang Pengelolaan Royalti dan Publisher Right
15/10/2025 11:55
Pemerintah Indonesia ajukan proposal hukum internasional ke WIPO untuk tata kelola royalti dan publisher right demi ekosistem musik dan media yang lebih adil.
RUU Perampasan Aset Hingga PPRT Disepakati Masuk Prioritas Prolegnas 2025
24/9/2025 06:15
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
Polda Metro Jaya Usut Laporan KPK Terkait Dugaan Dokumen Palsu Linda Susanti
03/3/2026 21:31
Polda Metro Jaya konfirmasi laporan KPK terhadap saksi Linda Susanti atas dugaan pemalsuan dokumen aset dalam kasus Hasbi Hasan
KPK Laporkan Saksi Linda Susanti ke Polda Metro Jaya Terkait Dokumen Palsu
03/3/2026 21:23
KPK resmi melaporkan saksi kasus Hasbi Hasan, Linda Susanti, ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan dokumen aset. Simak detail perseteruan dan daftar aset fantastis yang disita di sini.
KPK Ungkap OTT Bupati Pekalongan Terkait Proyek Outsourcing
03/3/2026 21:05
KPK ungkap detail OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan suap pengadaan 'outsourcing' di Pemkab Pekalongan.
MAKI Minta KPK Usut Tuntas Laporan Masyarakat Soal Penanganan Tenaga Kerja Asing
03/3/2026 19:28
KORDINATOR Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersikap responsif terhadap setiap laporan masyarakat.
Bupati Pekalongan Kena OTT, Pukat UGM: Kaset Kusut Akibat Biaya Politik Tinggi
03/3/2026 17:41
Zaenur juga mengkritik kondisi internal partai politik saat ini yang dinilainya sebagai institusi paling tidak demokratis dalam sistem demokrasi Indonesia.
Kuasa Hukum Yaqut Pertanyakan Audit Kerugian Negara Pasca-Tersangka
03/3/2026 15:15
Kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) soroti hasil audit kerugian negara KPK yang muncul usai penetapan tersangka. Simak detail sidang praperadilannya.

LOAD MORE

Opini

Arogansi Trump, Pembunuhan Khamenei, dan Dinamika Timteng
03/3/2026 05:15
Mengintegrasikan Diaspora dalam Arsitektur Karier Dosen Nasional
03/3/2026 05:10
Mengesahkan UU PPRT, Menyelamatkan Ekonomi
03/3/2026 05:05

LOAD MORE

Kolom Pakar

Menakar Arah Revisi UU Pemilu
02/3/2026 05:00
Menenun Masa Depan di antara Tarif dan Modal Global
23/2/2026 05:00
Refungsionalisasi Kawasan Hutan sebagai Momentum Transisi Agroindustri 7.0
16/2/2026 05:05

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved