Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SELAIN terseret dugaan kasus suap Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej dan pemalsuan dokumen tambang di PN Makassar, eks Dirut PT Citra Lampia Mandiri (CLM), Helmut Hermawan (HH), juga diduga melakukan pemalsuan tanda tangan.
Untuk kasus dugaan pemalsuan tanda tangan, saat ini tengah digarap Bareskrim Mabes Polri. Jumiatun Van Dongen, pemilik saham PT Asia Pacific Mining Resources (APMR) yang melaporkan kasus ini.
Baca juga: Wamenkumham belum Tahu Dirinya Jadi Tersangka
Lewat suaminya, Willem Jan Van Dongen, Jumiatun yang juga pemilik saham PT Citra Lampia Mandiri (CLM), melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan Helmut cs ke Bareskrim Polri pada 28 November 2022.
"Kami telah melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan Jumiatun ke Bareskrim Polri. Seolah-olah ada transaksi jual beli saham PT APMR," kata Willem, Jumat (10/11).
Dalam perkara ini, Helmut tidak sendiri. Tapi diduga bersama rekannya, Thomas Azali.
Sedangkan di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Sulawesi Selatan, Helmut harus duduk di kursi pesakitan. Dia ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara dokumen palsu tentang produksi tambang batubara.
Helmut sempat mengaku sakit dan meminta izin untuk tidak mengikuti persidangan secara langsung.
Namun, Kejaksaaan Negeri (Kejari) Makassar meragukan alasan sakit Helmut. Karena, surat keterangan sakit Helmut dikeluarkan oleh rumah sakit (RS) swasta, bukan RS Umum Daerah.
Kembali menyoal dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Eddy, berawal dari laporan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso ke KPK, pada 14 Maret 2023.
Dalam perjalanannya, KPK menemukan meeting of mind atau titik temu yang menjadi kesepakatan dua pihak. Meeting of mind itu, diduga menjadi latar belakang aliran dana ke Eddy.
Baca juga: Rp20,6 Miliar, Kekayaan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej
Setelah diverifikasi dan ditelaah, laporan itu dilimpahkan ke Direktorat Penyelidikan KPK. Muncul dugaan kuat bahwa Eddy terima suap dan gratifikasi Rp7 miliar dari Helmut.
Hingga Kamis (9/11), Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, memastikan sudah ada 4 tersangka dalam kasus ini.
Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman membenarkan Helmut Hermawan diduga menyuap Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej. Hal ini berdasarkan informasi yang dia terima dari pelapor Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso.
"Yang dilaporkan Sugeng Santoso IPW pernah didiskusikan dengan aku, dugaan Wamenkumham menerima sejumlah uang dari Helmut Hermawan (salah satu pemilik PT CLM). Konstruksinya bisa gratifikasi, suap, pemerasan, tapi terserah KPK pasal ini seperti apa," kata Boyamin.
Menurut Boyamin, Sugeng bercerita, terkait adanya aliran dana miliaran rupiah yang mengarah ke Eddy. Uang itu diduga untuk pembayaran jasa pengacara dan upaya menutup perkara. (RO/Nov)
KPK masih ogah memerinci identitas mereka. Namun, tiga tersangka penerima berstatus penyelenggara negara dan satu sisanya staf pejabat.
Buat signature email otomatis yang profesional! Panduan mudah langkah demi langkah, tingkatkan branding & hemat waktu. Klik sekarang!
Buat tanda tangan digital GRATIS! Panduan lengkap cara mudah membuat tanda tangan digital untuk dokumen penting Anda. Klik sekarang & amankan dokumen Anda! lihat selengkapnya
Contoh Tanda Tangan yang Unik dan Keren. Temukan inspirasi tanda tangan unik & keren! Dapatkan ide desain orisinal, personal, dan berkesan untuk identitas diri Anda.
Donald Trump mengklaim banyak grasi yang diberikan Joe Biden tidak sah karena menggunakan autopen, bukan ditandatangani langsung oleh presiden.
Peruri menyediakan layanan tanda tangan digital yang memungkinkan masyarakat menandatangani dokumen secara elektronik kapan saja dan di mana saja.
Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.
Tim penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pejabat aktif dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bukanlah solusi untuk menekan ongkos politik. Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi memperparah praktik suap.
Asep mengatakan, uang itu diterima Ade Kuswara sepanjang 2025. KPK menyebut dana itu diberikan sejumlah pihak yang belum bisa dirinci nama-namanya.
KPK membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini semakin sulit disusupi praktik suap.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved