Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENJELANG pemilihan umum (pemilu), isu netralitas aparatur sipil negara (ASN) sering menjadi sorotan publik, tidak terkecuali bagi para penjabat (pj) kepala daerah di seluruh Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin kembali menegaskan bahwa netralitas ASN dalam menghadapi pemilu tidak bisa ditawar dan harus dijalankan.
"ASN harus netral, petugas keamanan juga harus netral," tegas Wapres dalam keterangan persnya di Posyandu Dahlia I, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi, Selasa (31/10/2023). Selain netralitas dari para ASN, penyelenggaraan pemilu juga harus dilakukan secara jujur dan adil agar tidak terjadi kecurangan dalam prosesnya yang dapat berdampak pada potensi konflik di masyarakat.
Tentu, saya sebagai Wakil Presiden menyuarakan berkali-kali supaya Pemilu diselenggarakan dengan cara yang jujur," imbuh Wapres. Dengan demikian, ke depan, Wapres mengimbau kepada seluruh pihak terkait dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung jalannya pemilu yang damai, jujur, dan adil agar hasil yang diperoleh akan membawa kemaslahatan bagi Indonesia.
Baca juga: Wapres Bertemu Tiga Cawapres, Dipastikan Bukan Instruksi Presiden Jokowi
"Nah, kita dorong terus ya," imbau Wapres. Menutup keterangan persnya, kembali Wapres mengingatkan pentingnya netralitas ASN di dalam penyelenggaraan pemilu. Sebab, sebagai individu yang bertugas di sektor-sektor strategis pemerintahan, netralitas menjadi modal utama dalam berjalannya pemerintahan yang baik dan tidak memihak.
"Dan kemarin presiden juga sudah bicara di depan para penjabat kepala daerah dan mengatakan bahwa harus netral dan yang tidak netral akan dicopot ya," pungkas Wapres.
Baca juga: Bertemu Presiden, Anies Minta Netralitas Pemerintah dalam Pemilu 2024
Sejalan dengan Wapres, pada kesempatan berbeda, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pentingnya netralitas ASN dalam mengawal Pemilu. Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan arahan kepada para penjabat kepala daerah di Istana Negara, Senin (30/10/2023).
"Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat. Hati-hati, Bapak Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak Ibu memihak atau ndak. Krik, sudah. Dan juga, pastikan ASN itu netral," tutur Presiden.
"Menjaga kerukunan di tingkat bawah. Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan dengan politik. Selesaikan dengan baik," pungkas presiden. (Z-2)
Setelah terkumpul selama satu bulan, telur didistribusikan ke setiap posyandu untuk diberikan kepada anak-anak.
Adapun pembersihan dilakukan secara manual yaitu menggunakan cangkul, skrup, dan diangkut dengan gerobak sorong.
APARATUR Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cimahi tetap diwajibkan masuk kerja seperti biasa pada Jumat, 2 Januari 2026, meski disebut sebagai 'hari kejepit nasional'.
Materi Latsar menjadi kompas dalam melakukan pelayanan dan pengabdian kepada Pemerintah Kota Sorong dan masyarakat.
METODE kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) bagi ASN, baik PNS maupun PPPK dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap ekonomi.
Menpan-Rebiro Rini Widyantini mengatakan aparatur sipil negara (ASN) mencangkup PNS maupun PPPK dapat bekerja dari mana saja atau work from anywhere saat libur Natal dan tahun baru 2025/2026.
Kendati demikian, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyoroti permasalahan seputar infrastruktur yang menopang penerapan e-voting.
PERTUMBUHAN konsumsi pemerintah pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh -1,38% secara tahunan (year on year/yoy) dan memiliki distribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,88%.
PERSYARATAN domisili calon anggota legislatif (caleg) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
Tidak hanya partai politik, tetapi juga masyarakat yang akan memilih dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden tentunya
PARTAI-PARTAI politik di Jepang bersaing membentuk mayoritas di parlemen setelah pemilihan umum yang memberikan pukulan telak bagi koalisi yang berkuasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved