Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENJELANG pemilihan umum (pemilu), isu netralitas aparatur sipil negara (ASN) sering menjadi sorotan publik, tidak terkecuali bagi para penjabat (pj) kepala daerah di seluruh Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin kembali menegaskan bahwa netralitas ASN dalam menghadapi pemilu tidak bisa ditawar dan harus dijalankan.
"ASN harus netral, petugas keamanan juga harus netral," tegas Wapres dalam keterangan persnya di Posyandu Dahlia I, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi, Selasa (31/10/2023). Selain netralitas dari para ASN, penyelenggaraan pemilu juga harus dilakukan secara jujur dan adil agar tidak terjadi kecurangan dalam prosesnya yang dapat berdampak pada potensi konflik di masyarakat.
Tentu, saya sebagai Wakil Presiden menyuarakan berkali-kali supaya Pemilu diselenggarakan dengan cara yang jujur," imbuh Wapres. Dengan demikian, ke depan, Wapres mengimbau kepada seluruh pihak terkait dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung jalannya pemilu yang damai, jujur, dan adil agar hasil yang diperoleh akan membawa kemaslahatan bagi Indonesia.
Baca juga: Wapres Bertemu Tiga Cawapres, Dipastikan Bukan Instruksi Presiden Jokowi
"Nah, kita dorong terus ya," imbau Wapres. Menutup keterangan persnya, kembali Wapres mengingatkan pentingnya netralitas ASN di dalam penyelenggaraan pemilu. Sebab, sebagai individu yang bertugas di sektor-sektor strategis pemerintahan, netralitas menjadi modal utama dalam berjalannya pemerintahan yang baik dan tidak memihak.
"Dan kemarin presiden juga sudah bicara di depan para penjabat kepala daerah dan mengatakan bahwa harus netral dan yang tidak netral akan dicopot ya," pungkas Wapres.
Baca juga: Bertemu Presiden, Anies Minta Netralitas Pemerintah dalam Pemilu 2024
Sejalan dengan Wapres, pada kesempatan berbeda, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pentingnya netralitas ASN dalam mengawal Pemilu. Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan arahan kepada para penjabat kepala daerah di Istana Negara, Senin (30/10/2023).
"Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat. Hati-hati, Bapak Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak Ibu memihak atau ndak. Krik, sudah. Dan juga, pastikan ASN itu netral," tutur Presiden.
"Menjaga kerukunan di tingkat bawah. Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan dengan politik. Selesaikan dengan baik," pungkas presiden. (Z-2)
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasil pemeriksaan kesehatan ASN DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan salah satunya, sebanyak soal ASN Jakarta yang mengalami obesitas dan masalah kejiwaan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama
Calon kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari ASN pemerintah daerah, sementara tenaga pendidik berasal dari PPPK yang direkrut Kemensos.
Kendati demikian, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyoroti permasalahan seputar infrastruktur yang menopang penerapan e-voting.
PERTUMBUHAN konsumsi pemerintah pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh -1,38% secara tahunan (year on year/yoy) dan memiliki distribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,88%.
PERSYARATAN domisili calon anggota legislatif (caleg) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
Tidak hanya partai politik, tetapi juga masyarakat yang akan memilih dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden tentunya
PARTAI-PARTAI politik di Jepang bersaing membentuk mayoritas di parlemen setelah pemilihan umum yang memberikan pukulan telak bagi koalisi yang berkuasa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved