Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pengawas (Dewas) dituntut tegas ke Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terkait dua dugaan pelanggaran etik.
"Ini menurut saya Dewas harus tegas lah," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Jakarta, Selasa (31/10).
Boyamin mengatakan Dewas seharusnya menjadi lembaga yang paling ditakuti seluruh pegawai KPK, termasuk pimpinan. Namun, sikap lembek instansi itu membuat muruah mereka diremehkan oleh Firli.
Baca juga: Dewas Sebut Firli Cerita Bertemu SYL Setelah Fotonya Viral
Buktinya, Firli berani mangkir saat dipanggil pada Jumat, 27 Oktober 2023. Tapi, dia bisa berpartisipasi dalam lomba bulu tangkis pada Minggu, 29 Oktober 2023.
"Ini nampak memang kesannya malah justru ini beliau bisa bermain bulu tangkis dan santai, itu kesannya menurut saya tidak menghormati lah," ucap Boyamin.
Baca juga: Diduga Kuat Langgar Kode Etik, MAKI Minta Dewas KPK tak Ragu Pecat Firli
Karenanya, ketegasan Dewas ke Firli dinilai penting demi menjaga muruah instansi tersebut. Ketua KPK itu diharap dipanggil dalam waktu dekat. "Semestinya Pak Firli itu lebih patuh ke Dewas lah, karena Dewas itu kan bagian dari KPK itu sendiri," ujar Boyamin.
Firli Bahuri tak menunjukkan batang hidungnya saat dipanggil Dewas KPK pada Jumat, 27 Oktober 2023. Pihak KPK berdalih, Firli sedang menjalankan tugas.
Firli sejatinya hendak diperiksa Dewas KPK terkait dugaan pelanggaran etik dalam pertemuan dengan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Firli justru muncul di Gelora Bung Karno (GBK) Arena, Jakarta, bermain Tepok Bulu dalam acara KASAD CUP 2023, Minggu, 29 Oktober 2023. Dalam kesempatan tersebut, Firli membantah pertemuannya dengan SYL di rumahnya di kawasan Kertanegara. (Z-3)
Budi mengatakan, kasus Meikarta yang diusut KPK sudah jelas, tanpa adanya penyitaan aset. KPK mendukung pemerintah menjadikan hunian di sana menjadi rusun.
WAKIL Bupati Pati Risma Ardhi Chandra ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo menjadi tersangka
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan surat perintah tentang penunjukan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun.
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
PROSES pemeriksaan terhadap Bupati Pati setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dialihkan lokasinya ke Polres Kudus.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Budi menjelaskan bahwa JPU KPK akan mencermati keterangan saksi di persidangan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Novel meyakini ada maksud lain dari penyebaran informasi dari Firli meski melalui media massa. KPK didesak mengungkap kemungkinan Firli melakukan perintangan penyidikan.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Firli membocorkan OTT saat penyelidik tengah menginterogasi sejumlah orang pada 8 Januari 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved