Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Presiden Ganjar Pranowo mengaku selalu menjaga self-control atau pengendalian diri saat jadi pelayan masyarakat dengan selalu mengingat bahwa kekuasaan itu menggoda.
Hal itu dia ungkapkan dalam cuplikan video ketika sedang bersama Calon Wakil Presiden Mahfud MD menghadiri acara Mata Najwa, Jumat (20/10).
Najwa Shihab selaku host acara Mata Najwa saat itu mengundang pasangan Capres Ganjar Pranowo-Cawapres Mahfud MD tidak lama setelah deklarasi resmi kedua pasangan calon tersebut.
Baca juga : Rencana Ganjar-Mahfud Jadikan Indonesia Bebas Korupsi Patut Didukung
Fokus acara Mata Najwa saat itu adalah membahas strategi Ganjar dan Mahfud MD dalam memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Satu hal menarik dalam sesi tersebut adalah ketika Najwa Shihab bertanya kepada Ganjar mengenai soal pentingnya mengendalikan diri dan tahu diri.
Ganjar mengakui bahwa ketika seseorang berada di posisi puncak, godaan dan tekanan untuk mengambil keputusan penting seringkali sangat besar. Tak hanya itu, rasa tanggung jawab terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan bisnis dan keluarga, bisa jadi beban yang cukup berat.
“Saya pernah berkuasa, pernah dalam kepemimpinan dan godaannya memang gede dan banyak yang mendekati misal keluarga saya buat urusan bisnis, urusan keputusan, titip ini, titip itu,” ujarnya kepada Najwa Shihab.
Baca juga : Ganjar-Mahfud Diyakini Jadikan Hukum Bagian Penting Capai Indonesia Emas
Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu memahami dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai gubernur dan calon presiden, integritas serta kepentingan masyarakat harus selalu jadi prioritas utama.
Ganjar bahkan meminta keluarganya mewakafkan dirinya kepada masyarakat sebagai simbol komitmen tulus untuk menjauhkan diri dari segala bentuk kepentingan pribadi atau golongan keluarga.
“Tolong, wakafkan adikmu kakakmu ini untuk masyarakat. Tolong, jangan diganggu urusan-urusan yang sifatnya kepentingan pribadi atau keluarga atau golongan untuk mengambil keputusan yang dapat mencederai publik, dan semua sepakat,” sambungnya.
Ganjar Pranowo yang didampingi Mahfud MD pun mengatakan dirinya selalu berusaha menjaga kepercayaan rakyat dan ingat kekuasaan itu sangatlah menggoda dan jika tidak digunakan dengan baik akan merusak. Sehingga, ia mengaku sangat berhati-hati dalam menggunakan kekuasaannya.
“Ketika itu mesti dijaga (kepercayaan rakyat), menurut saya itu self-control ingat dimanapun kekuasaan itu menggoda, power tends to corrupt, maka kita hati-hati betul dengan itu," tutup Ganjar. (RO/S-2)
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
SEBANYAK 550 foto hasil jepretan Mohammad Guntur Soekarnoputra dipamerkan di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat. Berlangsung 7 – 13 Juni 2025.
RELAWAN Ganjar Pranowo atau Ganjarist menggelar Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 yang dilaksanakan secara serempak
Ganjar mengungkapkan bahwa bantuan dana untuk partai bisa berasal dari berbagai sumber tak hanya terbatas pada APBN.
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menjelaskan tiga fokus utama pada para kader PDIP yang baru terpilih sebagai kepala daerah.
KETUA Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menghadiri sidang Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan bahwa komika Pandji Pragiwaksono tidak dapat dipidana atas materi pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea.
Mahfud menegaskan penerapan plea bargain tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan.
Jika benar-benar ingin mengatur polisi bisa menduduki jabatan sipil secara konstitusional yang tidak bertentangan dengan hukum dengan revisi UU Polri
Komisi Percepatan Reformasi Polri masih dalam tahap menghimpun aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga jurnalis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved