KPU tak Profesional Harmonisasi Regulasi

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak profesional dalam menerapkan tertib hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka keran bagi kepala daerah berusia di bawah 40 tahun untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Pasalnya, KPU tidak melakukan revisi atas Peraturan KPU (PKPU) yang menjadi aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

Diketahui, tiga hari setelah PKPU Nomor 19/2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diundangkan, MK menjatuhkan putusan atas uji materi perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menuai kritik dari publik. Namun, KPU hanya mengirimkan surat dinas kepada pimpinan partai politik untuk memedomani putusan MK tersebut.

Pakar hukum kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, putusan MK itu tetap menjadi dasar hukum jika ada kepala daerah berusia di bawah 40 tahun maju sebagai capres atau cawapres pada kontestasi Pemilu 2024.

Baca juga: Pakar Hukum UGM: Putusan Capres-Cawapres di Luar Kebiasaan MK

"Hanya saja keengganan mengharmonisasi regulasi yang dilakukan KPU menunjukkan ketidakprofesionalan serta rendahnya budaya dan praktik tertib hukum dalam tata kelola Pemilu 2024," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (19/10).

Praitik menerbitkan surat dinas, alih-alih merevisi PKPU, juga dilakukan KPU saat menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait penghitungan pembulatan ke bawah pecahan desinal angka nol di belakang koma terkait keterwakilan perempuan caleg dan syarat mantan terpidana menjadi caleg.

Baca juga: KPU Diminta Tidak Langsung Eksekusi Putusan MK

Padahal, Titi mengatakan bahwa tradisi yang dipraktikkan KPU selama ini adalah melakukan penyesuaian PKPU dengan putusan pengadilan yang memengaruhi norma dalam PKPU tersebut. Ia menegaskan, PKPU merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari UU Pemilu.

"Ketika suatu norma dalam UU dibatalkan oleh putusan MK, maka demi kepastian dan tertib hukum tata kelola pemilu, KPU perlu menyelaraskan pengaturan yang mereka buat dalam suatu PKPU menjadi sejalan dengan isi putusan MK," tandasnya. (Z-3)