Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyakini pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat Indonesia.
"Selamat kepada pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Semoga pasangan ini pada pemilihan presiden yang akan datang mendapat kepercayaan oleh rakyat Indonesia untuk memimpin Bangsa Indonesia menuju lebih baik lagi," ujar Mardionon melalui keterangan tertulis, Rabu (18/10) malam.
Mardiono mengaku telah mengenal dekat Mahfud MD yang baru saja ditunjuk sebagai pendamping Ganjar. Menurutnya, dengan pengalaman dan sepak terjang di dalam dunia pemerintahan, ia adalah sosok yang sangat tepat untuk menjadi wakil presiden ke depan.
Baca juga: Jokowi Telah Berikan Izin Cuti Mahfud Daftar Jadi Cawapres
"Saya kenal lama dengan beliau, bahkan sampai ke keluarganya. Kalau kita tahu tadi Pak Mahfud juga bajunya sudah hijau, itu adalah bagian keluarga besar PPP," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampingi Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
Baca juga: Pendaftaran Capres-Cawapres, Sejumlah Jalan Sekitar KPU Dialihkan Besok
"Hari ini, Rabu 18 oktober 2023, saya dengan mantap diri, saya ambil keputusan, saya tujukan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, calon wakil presiden yang dipilih PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo adalah Mahfud MD," kata Megawati di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu.
Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). (Ant/Z-11)
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved