Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), yang selama ini tidak pernah menyebut secara eksplisit nama partai yang terlibat dari berbagai kasus korupsi, mendadak menyebut nama partai NasDem dalam dugaan korupsi penerimaan gratifikasi di Kementan dengan tersangka Syahrul Yasin Limpo (SYL). Sikap tersebut dipertanyakan karena KPK selalu berdalih menjaga etika sehingga nama partai tidak disebut.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyoroti sikap tersebut di samping mempersilakan KPK untuk memeriksa aliran uang yang disebut mengalir ke partai. "Silakan periksa rekening partai NasDem, adakah uang dari orang luar terhadap Partai NasDem," ujarnya.
Menurutnya, publik bisa menilai sikap KPK yang janggal tersebut. Dalam kasus korupsi bansos covid-19 yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara, KPK tidak secara gamblang menyebut nama partai politik. Padahal saat itu tersangka memiliki posisi penting di partainya, termasuk mitranya yang juga berasal dari partai yang sama.
Baca juga: Ajudan Firli bakal Diperiksa Lagi, Polisi: Menggali Bukti untuk Tetapkan Tersangka
Ali yang dihubungi, Sabtu (14/10), menyebut hal ini bukan hal yang mengagetkan bagi partainya. Seharusnya KPK menyampaikan secara gamblang aliran dana yang dimaksud sehingga semua menjadi terang.
"Sebenarnya itu hal yang biasa-biasa saja tetapi kenapa tidak disampaikan secara eksplisit soal aliran yang dimaksud. Setahu saya memang pernah memberikan sumbangan kegiatan sosial kepada kader Partai NasDem tetapi tidak dalam bentuk uang. Saat itu di Pulau Seribu saat covid-19. Artinya itu bisa saja ditelisik KPK," ungkapnya.
Baca juga: Mantan Penyidik KPK: Tidak Ada Urgensi untuk Menangkap SYL
Dia menerangkan bentuk sumbangan yang diberikan dalam program tertentu seperti aktivitas sosial saat pandemi pasti diterima. Namun tidak diketahui dana tersebut berasal. "Nah itu harusnya disebutkan secara eksplisit oleh KPK. Apakah dana itu dari CSR atau dana lain kami tidak tahu. Bahwa dalam penyelidikan umpamanya ada aliran uang, bukan hanya kami disebut, tetapi partai lain dari hasil korupsi juga harus disebutkan," tukasnya. (Z-2)
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menilai munculnya wacana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029 hal yang wajar.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
POLDA Metro Jaya menyebut bahwa kasus pemerasan oleh eks Ketua KPK Firli Bahuri terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL) terus berjalan.
Proses hukum kasus pemerasan ini sudah cukup terlalu lama dan berlarut-larut. Hal itu tentunya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Kapolri tak menekankan target penyelesaian kasus Firli. Dia hanya menegaskan hal itu menjadi fokus Polri untuk segera dituntaskan.
Penyidikan atas penanganan perkara a quo pada tanggal 23 Desember 2024 pukul 10.00 WIB di Gedung Bareskrim telah dilakukan koordinasi dengan KPK RI terkait penanganan perkara tersebut.
Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menjamin penyidikan berjalan secara profesional, yakni prosedural dan tuntas. Kemudian, transparan dan akuntabel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved