Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), yang selama ini tidak pernah menyebut secara eksplisit nama partai yang terlibat dari berbagai kasus korupsi, mendadak menyebut nama partai NasDem dalam dugaan korupsi penerimaan gratifikasi di Kementan dengan tersangka Syahrul Yasin Limpo (SYL). Sikap tersebut dipertanyakan karena KPK selalu berdalih menjaga etika sehingga nama partai tidak disebut.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyoroti sikap tersebut di samping mempersilakan KPK untuk memeriksa aliran uang yang disebut mengalir ke partai. "Silakan periksa rekening partai NasDem, adakah uang dari orang luar terhadap Partai NasDem," ujarnya.
Menurutnya, publik bisa menilai sikap KPK yang janggal tersebut. Dalam kasus korupsi bansos covid-19 yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara, KPK tidak secara gamblang menyebut nama partai politik. Padahal saat itu tersangka memiliki posisi penting di partainya, termasuk mitranya yang juga berasal dari partai yang sama.
Baca juga: Ajudan Firli bakal Diperiksa Lagi, Polisi: Menggali Bukti untuk Tetapkan Tersangka
Ali yang dihubungi, Sabtu (14/10), menyebut hal ini bukan hal yang mengagetkan bagi partainya. Seharusnya KPK menyampaikan secara gamblang aliran dana yang dimaksud sehingga semua menjadi terang.
"Sebenarnya itu hal yang biasa-biasa saja tetapi kenapa tidak disampaikan secara eksplisit soal aliran yang dimaksud. Setahu saya memang pernah memberikan sumbangan kegiatan sosial kepada kader Partai NasDem tetapi tidak dalam bentuk uang. Saat itu di Pulau Seribu saat covid-19. Artinya itu bisa saja ditelisik KPK," ungkapnya.
Baca juga: Mantan Penyidik KPK: Tidak Ada Urgensi untuk Menangkap SYL
Dia menerangkan bentuk sumbangan yang diberikan dalam program tertentu seperti aktivitas sosial saat pandemi pasti diterima. Namun tidak diketahui dana tersebut berasal. "Nah itu harusnya disebutkan secara eksplisit oleh KPK. Apakah dana itu dari CSR atau dana lain kami tidak tahu. Bahwa dalam penyelidikan umpamanya ada aliran uang, bukan hanya kami disebut, tetapi partai lain dari hasil korupsi juga harus disebutkan," tukasnya. (Z-2)
DUTA Besar Turki untuk Indonesia Talip Kucukcan dan Anggota Parlemen Majelis Agung Turki Serkan Bayram menyambangi NasDem Tower, DPP Partai NasDem, Jakarta, pada Jumat, (13/6).
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Rudianto Lallo mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rico Sia mengungkapkan duduk perkara dicabutnya empat perusahaan tambang di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Program revitalisasi tahun ini menargetkan 10.440 satuan pendidikan, meliputi jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, SKB/PKBM, dan SLB di seluruh Indonesia.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo untuk bergabung menjadi kader
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Randi Zulmariadi di Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah/2025 menyalurkan daging kurban untuk masyarakat di daerah pemilihannya, Kepri.
POLDA Metro Jaya menyebut bahwa kasus pemerasan oleh eks Ketua KPK Firli Bahuri terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL) terus berjalan.
Proses hukum kasus pemerasan ini sudah cukup terlalu lama dan berlarut-larut. Hal itu tentunya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Kapolri tak menekankan target penyelesaian kasus Firli. Dia hanya menegaskan hal itu menjadi fokus Polri untuk segera dituntaskan.
Penyidikan atas penanganan perkara a quo pada tanggal 23 Desember 2024 pukul 10.00 WIB di Gedung Bareskrim telah dilakukan koordinasi dengan KPK RI terkait penanganan perkara tersebut.
Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menjamin penyidikan berjalan secara profesional, yakni prosedural dan tuntas. Kemudian, transparan dan akuntabel.
Jokowi dan Hun Sen membahas dan menjajaki peluang-peluang kerja sama perdagangan antara Jakarta dan Phnom Penh, termasuk perdagangan di bidang militer.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved