Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
ANGGOTA Komisi II DPR Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mengungkapkan hoaks juga memberikan kerugian kepada partai politik sekaligus menjadi kegelisahan semua. Sebab hoaks yang bisa dijangkau oleh regulasi dan secara efektif dicegah masih sangat sedikit.
"Kita terpapar bukan dari materi kampanye dari pasangan calon atau partai atau dari sisi media sosial yang resmi tapi melalui berbagai informasi yang sifatnya hoaks dan sifatnya pengentalan identitas. Ada polarisasi identitas menguat," jelasnya dalam diskusi Kampanye Sehat Pemilu Bermartabat, Kamis (12/10) di Kantor Media Indonesia.
Militansi pendukung menurutnya sangat terasa dalam pemilu 2014-2019 yang cenderung tidak hanya menciptakan konflik sosial tapi juga ancaman disintegrasi. Berangkat dari pengalaman tersebut kita seharusnya bisa mengantisipasi melalui regulasi, UU pemilu, PKPU dan Perbawaslu.
Baca juga: Hoaks Agama dan Etnis Diprediksi Lebih Besar Terjadi di Pemilu 2024
"Tapi sayangnya regulasi ini semua hanya menyentuh hal-hal yang bersifat formal. Misalnya media yang didaftarkan tim kampanye," sambungnya.
Saan menekankan dalam menghadapi ledakan hoaks Pemilu 2024 harus lebih mengutamakan penindakan dengan melakukan take down masif.
Baca juga: Tahun Pemilu, Dunia Dikhawatirkan bakal Dibanjiri Disinformasi
"Jadi langsung saja ditindak jadi jangan dibiarkan berkembang agar yang lain tidak ikutan. Partai berkepentingan untuk menciptakan pemilu bebas hoaks," tegasnya.
Sedangkan menurut anggota Bawaslu Lolly Suhenty pencegahan dan penindakan seperti dua sisi mata yang yang tidak bisa dipisahkan. Memerangi hoaks harus menjadi fokus dan konsistensi semua pihak.
"Ketika kita bicara ranah kampanye subjek hukumnya adalah pada peserta, pelaksana dan tim kampanye. Sedangkan bazer tidak bisa dijangkau oleh UU pemilu. Maka kita bisa gunakan UU ITE atau UU Diskriminasi Ras dan Etnis dan kami akan rekomendasikan kepada pihak terkait yakni polisi untuk ditindaklanjuti termasuk menyandarkannya ke KUHP," terangya.
Bawaslu telah melakukan upaya pencegahan dan penindakan dengan membangun komunikasi dengan swasta dan mitra usaha yang juga harus punya kepedulian persoalan Pemilu 2024.
"Dari data efektifitas indeks kerawanan sara kami temukan masih soal agama dan etnis di media sosial untuk isu politisasi sara. Ini dampaknya kekerasan politik. Dan itu terbanyak terjadi di DKI Jakarta, Maluku Utara, Yogyakarta dan Jawa Barat," tandasnya. (Sru/Z-7)
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved