Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
ANGGOTA Komisi II DPR Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mengungkapkan hoaks juga memberikan kerugian kepada partai politik sekaligus menjadi kegelisahan semua. Sebab hoaks yang bisa dijangkau oleh regulasi dan secara efektif dicegah masih sangat sedikit.
"Kita terpapar bukan dari materi kampanye dari pasangan calon atau partai atau dari sisi media sosial yang resmi tapi melalui berbagai informasi yang sifatnya hoaks dan sifatnya pengentalan identitas. Ada polarisasi identitas menguat," jelasnya dalam diskusi Kampanye Sehat Pemilu Bermartabat, Kamis (12/10) di Kantor Media Indonesia.
Militansi pendukung menurutnya sangat terasa dalam pemilu 2014-2019 yang cenderung tidak hanya menciptakan konflik sosial tapi juga ancaman disintegrasi. Berangkat dari pengalaman tersebut kita seharusnya bisa mengantisipasi melalui regulasi, UU pemilu, PKPU dan Perbawaslu.
Baca juga: Hoaks Agama dan Etnis Diprediksi Lebih Besar Terjadi di Pemilu 2024
"Tapi sayangnya regulasi ini semua hanya menyentuh hal-hal yang bersifat formal. Misalnya media yang didaftarkan tim kampanye," sambungnya.
Saan menekankan dalam menghadapi ledakan hoaks Pemilu 2024 harus lebih mengutamakan penindakan dengan melakukan take down masif.
Baca juga: Tahun Pemilu, Dunia Dikhawatirkan bakal Dibanjiri Disinformasi
"Jadi langsung saja ditindak jadi jangan dibiarkan berkembang agar yang lain tidak ikutan. Partai berkepentingan untuk menciptakan pemilu bebas hoaks," tegasnya.
Sedangkan menurut anggota Bawaslu Lolly Suhenty pencegahan dan penindakan seperti dua sisi mata yang yang tidak bisa dipisahkan. Memerangi hoaks harus menjadi fokus dan konsistensi semua pihak.
"Ketika kita bicara ranah kampanye subjek hukumnya adalah pada peserta, pelaksana dan tim kampanye. Sedangkan bazer tidak bisa dijangkau oleh UU pemilu. Maka kita bisa gunakan UU ITE atau UU Diskriminasi Ras dan Etnis dan kami akan rekomendasikan kepada pihak terkait yakni polisi untuk ditindaklanjuti termasuk menyandarkannya ke KUHP," terangya.
Bawaslu telah melakukan upaya pencegahan dan penindakan dengan membangun komunikasi dengan swasta dan mitra usaha yang juga harus punya kepedulian persoalan Pemilu 2024.
"Dari data efektifitas indeks kerawanan sara kami temukan masih soal agama dan etnis di media sosial untuk isu politisasi sara. Ini dampaknya kekerasan politik. Dan itu terbanyak terjadi di DKI Jakarta, Maluku Utara, Yogyakarta dan Jawa Barat," tandasnya. (Sru/Z-7)
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menerima para pencipta lagu mars dan himne NasDem di NasDem Tower, Rabu (2/7/2025).
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Bawaslu tak dapat lagi mengusut kasus politik uang yang terjadi saat di luar tahapan PSU Pilkada Barito Utara 2024
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved