Hoaks Agama dan Etnis Diprediksi Lebih Besar Terjadi di Pemilu 2024

ANCAMAN penyebaran berita bohong (hoaks) diprediksi meningkat dalam waktu mendekati hari pelaksanaan pemilihan umum. Dari data Mafindo tercatat sejak Januari-September 2023 telah ditemukan 1731 hoaks dengan 54% terkait isu politik. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan pada 2022 sebanyak 1608. Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho mengatakan salah satu penyebab masih beredarnya hoaks karena masih minimnya program yang ditawarkan kandidat atau calon kandidat di media sosial. Hal ini bisa dinilai bahwa program calon kandidat dianggap tidak menarik oleh publik.

"Memang belum terlihat apa yang membedakan antara kandidat- kandidat ini karena semuanya misalnya membicarakan anti korupsi, semuanya seperti itu. Tapi anti korupsi seperti apa, mau merumuskannya seperti apa, t hal-hal yang bersifat efektif seperti apa yang mau dilakukan itu tidak muncul di media sosial sehingga kemudian kita lebih baik bertengkar untuk hal-hal yang yang sifatnya tidak penting," ujarnya.

Dia juga menilai publik lebih banyak disuguhkan pada pembicaraan tentang kandidat yang tidak berkait dengan apa yang menjadi konsen atau fokus setiap calon kandidat. Tapi lebih pada soal elektabilitas dan popularitas semata. Hal ini kemudian menjadi ruang kosong di media sosial yang diisi oleh berbagai informasi hoaks.

Baca juga: Tahun Pemilu, Dunia Dikhawatirkan bakal Dibanjiri Disinformasi

"Sebenarnya media sosial adalah teknologi yang luar biasa untuk kita berdebat, untuk berargumen. Karena ada ruang kosong itulah kita sudah saat ini situasinya sudah dibanjiri dengan hoax terkait pemilu. Begitu kampanye running saya yakin kenaikannya akan sangat tinggi," cetusnya dalam diskusi Kampanye Sehat Pemilu Bermartabat, Kamis (12/10) di Kantor Media Indonesia.

Eko mengungkapkan dalam Pemilu 2024 informasi hoaks yang di media sosial akan lebih banyak dalam bentuk video. Kondisi ini berbeda dengan pemilu sebelumnya 2014-2019 yang lebih banyak memunculkan gambar atau foto.

Baca juga: Presiden Sampaikan Regulasi soal Hak Penerbit akan Segera Selesai

"Dari pantauan kami di 2022 ada setidaknya 90 saluran yang kami identifikasi sebagai aktor jahat jadi bukan menyebar misinformasi tapi ada kesengajaan. Nah sedangkan upaya untuk melakukan cek fakta dan peran kita itu tidak sebanding dengan hoax yang beredar"

Upaya untuk menangkal ini pun disebut tidak seimbang. Para pendengung (buzzer) membuat konten lebih kreatif di media sosial dan kita menangkalnya dalam bentuk tulisan atau artikel.

"Mereka membuat videonya itu yang lucu-lucu atau dengan menari dan kita mau buat artikelnya dengan tulisan, bagaimana itu bisa imbang kalau seperti itu. Ini menjadi kendala ketidakseimbangan," tegasnya.

Perang terhadap hoaks diyakini tidak bisa dilakukan secara sembarangan tapi harus dilawan dengan menggunakan cara terukur dan terarah. Pendekatannya memang harus komplet seperti edukasi digital tentang kepemilihan kemudian tentang cek atau pemeriksaan yang perlu dilakukan. Sebab saat hoaks beredar masyarakat perlu tahu faktanya. Selanjutnya tentang moderasi konten. Kita bisa mendesak platform media sosial agar mereka lebih responsif dan serius dalam mencegah berbagai bentuk hoaks.

"Satu lagi adalah penegakan hukum kita sebaiknya menangani hoaks 2024 persis kita saat menghadapi covid-19. Ada pengobatan, ada edukasi dan penanganan hukum dan lain-lain. Tetapi yang penting kita bisa sukses dan bisa lepas dari pandemi salah satunya karena vaksin. Kita mulai dan meminta semua pihak untuk lebih serius terlibat dan vaksinasi hoaks," tambahnya.

Vaksinasi hoaks yakni perlunya mengetahui potensi hoaks apa yang akan muncul di 2024. Selain itu juga harus punya kemampuan prediksi isu apa yang berpotensi ramai di tahun mendatang.

"Untuk partai politik kami menginginkan ketika ada hoaks yang menyebar dari kelompok tertentu yang merespon pertama itu harusnya bukan kelompok yang diserang tetapi elitenya dulu yang merespons. (Sru/Z-7)