Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
GUBERNUR Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas) Andi Widjajanto mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo terkait sikapnya untuk mendukung pencapresan Ganjar Pranowo.
"Pada dasarnya penegasan bahwa garis politik kami merah sehingga sebetulnya tidak ada pilihan. Jadi tidak perlu mikir apa pilihan politik kami ketika bergerak di pilpres," ucapnya, Rabu (11/10).
Andi yang telah ketiga kalinya menjadi pembicara di Tim Pemenangan Nasional bacapres Ganjar Pranowo di Jakarta, masih menunggu kepastian dirinya bergabung dalam tim pemenangan mantan gubernur Jawa Tengah tersebut.
Baca juga: Diisukan Masuk TPN Ganjar, Gubernur Lemhanas Manut Presiden Jokowi
"Saya masih menunggu. Kalau ending-nya memang mendapat penugasan itu ya akan saya pertimbangkan. Karena bagi saya ini seperti sesuatu berulang setiap 5 tahun 2009, 2014, 2019. Tapi yang pasti secara politik saya ini merah. Dan selalu mengikuti arah kebijakan PDIP dalam membuat keputusan politik, terutama pemilu bukan suatu keputusan yang sulit bagi saya. Karena identitas ideologi merahnya yang paling utama mendasari pilihan saya," paparnya.
Nantinya jika diminta bergabung di tim maka posisinya sebagai pejabat negara akan mengikuti aturan yang ada termasuk kemungkinan cuti dari jabatannya itu.
Baca juga: Anies Ungguli Ganjar di Jabar, Prabowo Unggul Dari Keduanya
"Disesuaikan dengan aturan yang ada. Jadi saya akan mendiskusikan dengan mensesneg tentang jabatan saya di sini . Nanti akan disesuaikan dengan peraturan yang ada. Tentunya saya akan mengikuti peraturan tersebut," sambungnya.
Sejak awal Tim 11 yang dulu dibentuk oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk membantu presiden Jokowi sebelumnya sudah mendapat arahan untuk tetap berada di mendukung PDIP.
"Seperti yang saya katakan tadi, itu bukan pilihan politik yang sulit buat saya, karena garis politik kami tetap merah dan tetap dengan PDIP," imbuhnya.
Dalam rapat tertutup TPN Ganjar Pranowo, Jakarta Andi memaparkan upayanya dalam memenangkan bacapres Ganjar. Dalam pemilu 2024 memiliki perbedaan dan tantangan berbeda dengan pemilu sebelumnya. Kemunculan media sosial dalam pemilu sudah dimulai 2014, tetapi di 2023 dan 2024 ini mungkin menjadi pemilihan artificial intelligence.
"Saya diminta untuk menjabarkan apa yang disebut dengan politik 5.0 yang nanti terkait dengan kampanye 2024. Sekarang saya menjabarkan lebih detail dan lebih operasional tentang politik 5.0 pada dasarnya kita sudah harus holistik menggabungkan antara gerak kinetik, gerak virtual juga keberadaan artificial intelligence," paparnya. (Sru/Z-7)
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
KETUA DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal (sekjen) partai merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
Puan terlihat tersenyum saat menyampaikan dirinya mewakili Megawati dalam agenda rutin tahunan tersebut.
PRESIDEN ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
KPK menilai pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 menyimpang dari tujuan awal Joko Widodo selaku Presiden RI saat itu yang meminta kuota ekstra kepada Pemerintah Arab Saudi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved