Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI Taufik Basari meminta agar Polri mengusut tuntas dugaan adanya korban tewas dalam penanganan aksi demonstrasi di kebun sawit Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng) yang berakhir ricuh.
Dalam keterangannya, Taufik menyebutkan bahwa tidak boleh terjadi adanya korban tewas dalam unjuk rasa tersebut. Pihak kepolisian sudah seharusnya memahami Standard Operational Procedure (SOP) saat mengamankan demonstrasi warga.
"Saya prihatin dan menyayangkan ada tiga warga yang dilaporkan terkena tembakan, bahkan salah satunya dikabarkan tewas" kata Taufik dalam keterangannya pers, Rabu (11/10).
Baca juga: Walhi : Bentrok di Seruyan Dipicu Tindakan Kekerasan Aparat
Untuk itu, politikus Fraksi Partai NasDem ini meminta agar Polri menelusuri apa penyebabnya dan ke depan memastikan setiap menangani unjuk rasa tidak boleh lagi ada yang membawa peluru tajam.
Taufik juga mendesak agar jatuhnya korban dalam unjuk rasa tersebut diusut tuntas. Pihak Kepolisian dalam menangani sengketa warga dengan perusahaan semestinya bertindak sebagai mediator bukan menjadi eksekutor berhadap-hadapan dengan warga.
"Usut tuntas dan transparan. Harus dipastikan pelakunya ditangkap dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku" kata Legislator Dapil Lampung I itu.
Baca juga: Warga Pulau Rempang Dipaksa Setujui Relokasi, Layanan Faskes dan Sekolah Dihentikan sejak Agustus
Lebih lanjut, Taufik juga meminta agar dilakukan pemulihan hubungan Polri dengan warga setempat. Hal itu penting demi menjaga kondusifitas di sana. "Jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Juga perlu dikaji akar masalahnya dan Polri membantu menyelesaikannya tanpa ada kekerasan" jelas Taufik.
Sebagai informasi, pada Sabtu (7/10) warga melakukan aksi unjuk rasa di area perusahaan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) 1 di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kalimantan Tengah. Kericuhan memanas seusai massa mencoba pindah menduduki lahan di titik lokasi lain. (RO/S-4)
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Sarah Nuraini Siregar dari BRIN menyoroti penggunaan istilah "oknum" untuk anggota polisi, menegaskan tindakan individu mencerminkan institusi.
Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal menyatakan pelaku penganiayaan karyawan SPBU di Cipinang, Jakarta Timur, positif sabu dan ganja usai tes urine.
Transparansi digital melalui media sosial membuat kasus-kasus tersebut kini lebih mudah terungkap ke permukaan.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan AT (14).
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved