Selain Gula, Kejagung Didorong Usut Kasus Impor Bawang Putih

KENAIKAN sebagian harga komoditas tengah menjadi polemik di masyarakat. Pasalnya, kenaikan tersebut justru berupa komuditas yang diatur oleh pemerintah seperti beras, gula dan bawang putih.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pekan pertama Oktober harga beras rata-rata sebesar Rp13.674 per kg, sedangkan gula pasir rata-rata harga gula pasir sebesar Rp15.496 per kg dan bawang putih di Jawa yaitu Rp34.408 per kg. Sementara, di Papua harga bawang putih mencapai Rp52.518 per kg.

Baca juga: Ombudsman Segera Panggil Pejabat Kemendag Soal Impor Bawang Putih

Pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Surya Vandiantara mengatakan ketiga komuditas tersebut saat ini sedang ramai dan menuai berbagai isu dugaan permainan kuota hingga korupsi.

"Beras gula dan bawang putih ini sedang ramai di publik, baru-baru ini pemerintah akan mengimpor beras hingga dua juta ton, akibat Indonesia darurat beras," ujar Surya lewat keterangan yang diterima, Selasa (10/10).

Baca juga: Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi Impor Bawang Putih

Selanjutnya untuk kasus gula, lanjut Surya, saat ini Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, telah mengumumkan terkait peningkatkan status penanganan perkara soal dugaan tindak pidana korupsi penerbitan persetujuan impor gula di Kemendag dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Baca juga: Kajari Jakpus: Rekayasa Transaksi Gula Anak Usaha PTPN Rugikan Negara Rp571 Miliar

"Bahkan Kejaksaan Agung sampai menggeledah kantor Kemendag terkait kasus impor gula ini dan informasinya sudah ada pejabat yang diperiksa terkait kasus penyalahgunaan wewenang," jelas Surya.

Kemudian untuk bawang putih, Kata Surya, yang menjadi ramai adalah dugaan permainan kuota Importasi bawang putih.

"Dugaan permainan bawang putih ini lebih mengerikan, mulai dari DPR mendapatkan laporan monopoli bawang putih, KPPU sedang melakukan pendalaman, Ombudsman tengah melakukan pemeriksaan hingga laporan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ke KPK, tapi sejauh ini nampaknya belum tersentuh terkait kasus bawang putih tersebut," papar Surya.

Oleh karena itu, sambung Surya, dirinya mendukung Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi, selain kasus impor gula. Kejaksaan Agung diminta ikut menelusuri dan mengusut tuntas soal dugaan permainan kuota importasi bawang putih di Kemendag.

"Saya berharap kejaksaan Agung sekalian menelusuri terkait dugaan kasus bawang putih yang tengah ramai tersebut, bagaimanapun hal itu salah satu yang menyebabkan kenaikan harga Komoditas bawang putih," tutup Surya.

Sementara itu,  Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyoroti dugaan korupsi impor bawang putih pada 2020-2021. Hal itu telah dilaporkan ke KPK pada Juni 2022.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan, hingga saat ini belum ada tindak lanjut terkait laporan tersebut. Oleh karenanya pihaknya mendukung Kejaksaan Agung RI untuk mengusut dugaan korupsi impor bawang putih. "Betul karena nampaknya KPK melempem," kata Boyamin.

Sebelumnya, Boyamin mengatakan, dalam dugaan korupsi tersebut, diduga modusnya berupa menarik dan/atau menyetor fee ke oknum lembaga pemerintah dan/atau swasta untuk setiap kilogramnya. Ia bilang, oknum yang melakukan dugaan korupsi itu ada sekitar dua atau tiga orang saja.

Menurut Boyamin, oknum tersebut diduga menyiapkan puluhan perusahaan yang seakan-akan melakukan impor. Padahal, sebenarnya pelaksanaan impor hanya dilakukan oleh segelintir orang dan dugaan monopoli.

 Sebalumnya, Ombudsman RI menemukan adanya potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih. Menyusul adanya laporan dari masyarakat yang belum memperoleh SPI bawang putih, padahal sejak Februari 2023 sudah memenuhi seluruh persyaratan sesuai ketentuan. (RO/Ant/P-3)