Pemerintah Pastikan Stok Gula Konsumsi Aman Jelang Nataru

Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, pemerintah memastikan pasokan gula konsumsi berada pada level aman. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan bahwa stok yang tersedia mampu mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun, bahkan berpotensi menyisakan surplus signifikan pada awal 2026.

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Rinna Syawal ditemui saat melakukan kunjungan kerja bersama Komisi IV DPR RI ke Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) di Pasuruan, Kamis (11/12), menegaskan kondisi ketersediaan gula nasional saat ini berada dalam posisi yang kuat dengan tren harga yang relatif stabil.

“Berdasarkan proyeksi neraca pangan per 4 Desember 2025, kebutuhan nasional sepanjang tahun diperkirakan mencapai 2,8 juta ton, dengan konsumsi bulanan sekitar 230–250 ribu ton. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui carry over stok 2024 sebesar 1,38 juta ton dan produksi nasional 2025 yang mencapai 2,67 juta ton,” ujarnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Sabtu (13/12).

Baca juga : Uang Tunai Rp25 triliun Disiapkan Bank Mandiri untuk Momen Nataru

Rinna menambahkan bahwa memasuki Desember 2025, ketersediaan gula konsumsi berada pada angka 1,67 juta ton. “Dengan kebutuhan sekitar 237 ribu ton, stok kita diproyeksikan masih surplus hingga 1,43 juta ton dan akan menjadi stok awal yang kuat memasuki 2026. Ini menunjukkan pasokan gula nasional berada pada level aman dan mampu menjaga stabilitas konsumsi masyarakat,” katanya.

Pemerintah, lanjut Rinna, juga menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada gula konsumsi atau gula kristal putih (GKP). Target ini merupakan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus mendukung keberlanjutan petani dalam negeri. Upaya percepatan menuju swasembada gula memerlukan peran aktif seluruh pemangku kepentingan. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PAN, Ahmad Yohan.

“Program pengembangan tebu harus menjadi prioritas nasional dan mendapat pengawalan serius. Komisi IV DPR RI menekankan pentingnya kolaborasi untuk membangun ekosistem industri gula yang efisien dan berkelanjutan,” jelas Yohan.

Baca juga : Jelang Nataru, Inflasi Jakarta Tetap Terkendali

Ia menegaskan bahwa keberpihakan pada petani menjadi fondasi penting keberhasilan swasembada. “Yang terpenting, kebijakan swasembada gula harus berpihak pada petani, karena merekalah fondasi utama industri gula nasional,” sebutnya.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan petani tebu Pasuruan, Muhamad Hanif, menyampaikan apresiasi atas bantuan bibit yang telah diterima petani. Ia berharap dukungan pemerintah juga mencakup penyerapan hasil panen.

“Kemarin kami mendapat bantuan bibit, alhamdulillah itu sangat membantu. Ke depan, kalau bisa kami juga dibantu dalam pembelian gulanya. Mohon diperhatikan pasca panennya, supaya hasil gula kami terserap dan bisa membantu biaya operasional,” tandasnya. (E-3)