Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KETUA Umum PSI Kaesang Pangarep berencana menemui Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun, Kaesang mesti menemui Ketua DPP PDIP Puan Maharani terlebih dahulu.
Baca juga: Jokowi Diusulkan Gantikan Megawati Jadi Ketum PDIP, Ini Respons PDIP
Terkait hal itu, pengamat politik Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai bisa saja ada nuansa kemarahan dari Megawati terkait Kaesang yang bergabung ke PSI. Sebab, dalam aturan PDIP satu keluarga harus satu partai.
"Bisa saja ada nuansa kemarahan Megawati karena Kaesang adalah keluarga Jokowi yang seharusnya berlabuh juga di PDIP," kata Dedi lewat keterangannya, Senin (2/10).
Baca juga: PDIP Yakin Gibran Setia
Dedi menilai, PDIP sudah cukup baik memberikan kesempatan Kaesang untum bertemu Puan. Bahkan, dalam konteks PDIP hari ini,masih rasional jika Kaesang hanya dipertemukan dengan salah satu ketua DPP PDIP.
"Dan perlu dicatat, Puan adalah presentasi Megawati untuk saat ini. Jadi, ini hanya persoalan kesetaraan Kaessng dengan tokoh elit PDIP," ucapnya.
Dedi mengatakan PDIP tidak menganggap Kaesang sebagai tokoh politik nasional meski sudah menjadi ketua umum PSI.
"Dan Megawati seolah menegaskan tidak peduli ia putera Jokowi, tetap tidak dianggap miliki wibawa bertemu Megawati," ujarnya.
Dedi menyebut, hal itu menunjukkan jika memang relasi Megawati dan Jokowi tidak dalam situasi baik, terlebih relasi antara PDIP dan PSI. Itulah sebabnya cukup Puan Maharani yang menemui Kaesang.
"Dan inipun sudah dalam rangka menghormati PSI, karena Kaesang andai saja hanya ditemui oleh Ketua DPP yang lain, itu tetap sudah tepat," kata Dedi.
Sementara, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan PSI yang ingin bersurat langsung ke Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Hasto menyebut, ada tahapan untuk Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep bisa bertemu dengan Megawati.
"Makanya satu-satu ya. Supaya ini kan kita ada tahapan semuanya," kata Hasto di Rakernas ke-IV PDIP, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (1/10).
Hasto mengatakan, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan menjadi perwakilan untuk bertemu dengan Ketum partai lain. Menurutnya ada mekanisme terkait itu.
"Ya itu Mbak Puan akan bertemu dengan Mas Kaesang sebagai Ketua Umum PSI," katanya.
Untuk diketahui, Puan Maharani menyambut baik rencana Kaesang yang ingin menemui Megawati. Puan mengajak Kaesang untuk bertemu dirinya.
"Ayo Mas Kaesang ketemu Mbak Puan dulu," kata Puan usai memberikan materi di Rakernas ke-IV PDIP, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9). (H-3)
Kebakaran yang terjadi di RT 17 RW 4 Kapuk Muara ini menghanguskan setidaknya 480 bangunan, dan berdampak pada lebih dari 3.200 jiwa dari sekitar 800 kepala keluarga (KK).
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Reshuffle atau kocok ulang kabinet merupakan suatu keniscayaan jika Prabowo memandang kinerja para menteri tidak bagus.
PDIP sejak awal telah memberikan dukungannya terhadap Prabowo dan hal itu tak berubah sejauh ini.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya menyalurkan 403 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
HINGGA hari kedua pembukaan pemesanan tiket mudik Lebaran 2015, PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatatpenjualan tiket kereta api sebanyak 397.815 buah
KETUA DPR RI Puan Maharani menyikapi serius lonjakan kasus covid-19 di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci
KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah terukur dalam menyikapi tren peningkatan kasus Covid-19 di kawasan Asia, termasuk di Indonesia.
Cucu Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno itu menegaskan sebaiknya seluruh pihak menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah.
Puan Maharani merespons rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah nasional, termasuk menghapus istilah "Orde Lama".
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved