Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KETUA Umum PSI Kaesang Pangarep berencana menemui Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun, Kaesang mesti menemui Ketua DPP PDIP Puan Maharani terlebih dahulu.
Baca juga: Jokowi Diusulkan Gantikan Megawati Jadi Ketum PDIP, Ini Respons PDIP
Terkait hal itu, pengamat politik Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai bisa saja ada nuansa kemarahan dari Megawati terkait Kaesang yang bergabung ke PSI. Sebab, dalam aturan PDIP satu keluarga harus satu partai.
"Bisa saja ada nuansa kemarahan Megawati karena Kaesang adalah keluarga Jokowi yang seharusnya berlabuh juga di PDIP," kata Dedi lewat keterangannya, Senin (2/10).
Baca juga: PDIP Yakin Gibran Setia
Dedi menilai, PDIP sudah cukup baik memberikan kesempatan Kaesang untum bertemu Puan. Bahkan, dalam konteks PDIP hari ini,masih rasional jika Kaesang hanya dipertemukan dengan salah satu ketua DPP PDIP.
"Dan perlu dicatat, Puan adalah presentasi Megawati untuk saat ini. Jadi, ini hanya persoalan kesetaraan Kaessng dengan tokoh elit PDIP," ucapnya.
Dedi mengatakan PDIP tidak menganggap Kaesang sebagai tokoh politik nasional meski sudah menjadi ketua umum PSI.
"Dan Megawati seolah menegaskan tidak peduli ia putera Jokowi, tetap tidak dianggap miliki wibawa bertemu Megawati," ujarnya.
Dedi menyebut, hal itu menunjukkan jika memang relasi Megawati dan Jokowi tidak dalam situasi baik, terlebih relasi antara PDIP dan PSI. Itulah sebabnya cukup Puan Maharani yang menemui Kaesang.
"Dan inipun sudah dalam rangka menghormati PSI, karena Kaesang andai saja hanya ditemui oleh Ketua DPP yang lain, itu tetap sudah tepat," kata Dedi.
Sementara, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan PSI yang ingin bersurat langsung ke Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Hasto menyebut, ada tahapan untuk Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep bisa bertemu dengan Megawati.
"Makanya satu-satu ya. Supaya ini kan kita ada tahapan semuanya," kata Hasto di Rakernas ke-IV PDIP, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (1/10).
Hasto mengatakan, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan menjadi perwakilan untuk bertemu dengan Ketum partai lain. Menurutnya ada mekanisme terkait itu.
"Ya itu Mbak Puan akan bertemu dengan Mas Kaesang sebagai Ketua Umum PSI," katanya.
Untuk diketahui, Puan Maharani menyambut baik rencana Kaesang yang ingin menemui Megawati. Puan mengajak Kaesang untuk bertemu dirinya.
"Ayo Mas Kaesang ketemu Mbak Puan dulu," kata Puan usai memberikan materi di Rakernas ke-IV PDIP, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9). (H-3)
Pengamat Politik, Sugiyanto menilai isu pergantian sejumlah Ketua DPD PDIP yang dikaitkan dengan 'pemecatan' dinilai sebagai persepsi keliru publik.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk politisi PDIP senior asal Solo, FX Hadi Rudyatmo sebagai Pelaksana Tugas ( Plt) Ketua PDIP Jawa Tenggah, menggantikan Bambang Pacul
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
, Politikus PDIP Guntur Romli memastikan absennya Megawati pada upacara HUT ke-80 RI bukan karena adanya masalah dengan Presiden Prabowo Subianto
Hasto menjelaskan Megawati telah berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta, yakni pada Sabtu (16/8), untuk mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus meninggalnya balita bernama Raya di Sukabumi, Jawa Barat, yang tubuhnya dipenuhi cacing.
Ketua DPR RI Puan Maharani membuka peluang evaluasi tunjangan rumah anggota DPR yang kini mencapai Rp50 juta per bulan
Sebelumnya beredar narasi bahwa gaji anggota DPR mengalami kenaikan. Bahkan jika direrata gaji wakil rakyat diperkirakan berkisar Rp3 juta per hari.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Presiden Prabowo Subianto menindak tambang ilegal yang merugikan negara dan rakyat.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
Ketua DPR RI Puan Maharani sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan bonus atau tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved