Headline

Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Kaesang ke PSI Sinyal Keretakan Jokowi dan PDIP

Indriyani Astuti
29/9/2023 14:23
Kaesang ke PSI Sinyal Keretakan Jokowi dan PDIP
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terpilih Kaesang Pangarep.(Antara)

Pengangkatan Kaesang Pangarep yang merupakan putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan sinyal bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Direktur Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan masuknya Kaesang ke PSI dapat juga dimaknai sebagai bentuk keretakan relasi hubungan Presiden Jokowi terhadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Ancaman yang sangat serius bagi PDIP jika gerbong besar pemilih dan relawan Jokowi beralih memilih PSI," ujarnya, melalui keterangan tertulis, Jumat (29/8).

Baca juga: Kaesang Masuk PSI, PDIP Disebut tidak Berani Tegas dengan Jokowi

Selain itu, menurutnya Jokowi saat ini tengah mempersiapkan kapal sekoci untuk mengamankan kekuasaan. Jokowi, sebut dia, mengkhawatirkan masa depan politiknya jika terus bertahan menyandang gelar “petugas partai”. Syarwi mengatakan sekelas Susilo Bambang Yudhoyono, mantan presiden yang punya saham terbesar partai Demokrat, menjadi bulan-bulanan ketika tak lagi menjabat sebagai presiden.

"Posisi putra presiden sebagai ketua umum partai yang diangkat lewat jalur ‘Tol'. Ini mengkonfirmasi argumentasi, Jokowi sepertinya sedang mempersiapkan kapal sekoci untuk mengamankan kekuasaannya setelah tidak lagi berkuasa," terangnya.

Baca juga: PSI Abaikan Proses Kaderisasi

Menurut Syarwi, praktik politik dinasti menjadi kebiasaan buruk para politisi. Praktik ini, sambungnya, dianggap wajar dengan alasan demokrasi yang memberikan kesempatan dan hak politik kepada siapapun untuk terlibat aktif dalam politik. Persepsi publik yang tergambar dalam temuan survei Voxpol center, ujarnya, menunjukkan mayoritas responden (69,3%) tidak setuju adanya praktik politik dinasti dan mayoritas responden (67,9%) percaya praktek politik semacam itu dapat menyebabkan penurunan kualitas demokrasi.

(Z-9)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri Rosmalia
Berita Lainnya