Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
Pengamat: PDIP Tak Miliki Keberanian Tegas Dengan Jokowi
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, PDIP tak punya keberanian tegas kepada PresidenJoko Widodo (Jokowi) terkait bergabungnya Kaesang Pangarep ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Padahal, dalam aturan internalPDIP satu keluarga mesti satu partai.
Baca juga: Ganjar Beda Pandangan dengan Megawati Soal KPK
Menurutnya, Jokowi sejak lama sudah dibaca Megawati Soekarnoputri sebagai kader yang tidak loyal serta potensial meninggalkan PDIP. Sikap ini dinilai berimbas negatif terjadap partai.
"Bisa saja, PDIP sedang menanti momentum untuk memberi sanksi pada Jokowi, dan itu bukan saat ini," kata Dedi lewat keterangan yang diterima, Jumat (29/9).
Menurutnya, cara Jokowi itu sebenarnya sudah membuat melunturkan wibawa Megawati. Namun, Megawati hanya berani sebatas menegur saja.
"Situasi ini, bisa saja akan berbalas di 2024,di mana PDIP diprediksi tidak akan merestui keluarga Jokowi diusung oleh PDIP di semua tingkatan kontestasi," ucapnya.
Baca juga: Kaesang di Pusaran Kekuasaan Tanah Air, Jokowi Main 2 Kaki?
Dedi menilai, bisa saja Jokowi sudah membuat rencana cadangan karena khawatir keluarganya tak direstui lagi oleh PDIP. Maka dari itu, Jokowi merestui Kaesang di PSI.
"Bisa juga, Jokowi mengetahui itu, itulah sebab watak politik Jokowi memilih PSI melalui Kaesang, agar kekuasaan yang bisa diraih keluarga Jokowi tetap bisa berlanjut di 2024," tandasnya.
Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai bergabungnya putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai Ketua Umum dianggap sebagai manuver Jokowi.
Bahkan Ujang menilai Kaesang yang jadi Ketum PSI sudah by design alias memang masuk dalam bagian dari cawe-cawe Jokowi di Pemilu 2024.(H-3)
KETUA DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menilai vonis 3 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak adil, selama buron Harun Masiku belum tertangkap
vonis 3,5 tahun penjara mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak berpengaruh pada perolehan suara PDIP.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Politisi PDIP Guntur Romli mengaku tidak kaget dengan vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Legislator fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa Thailand dan Kamboja sama-sama anggota Konferensi Asia Afrika yang digagas Bung Karno
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved