Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai mengabaikan proses kaderisasi dengan menetapkan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, sebagai ketua umum setelah dua hari resmi menjadi kader partai. Fenomena pengangkatan Kaesang dikhawatirkan hanya menjadi alat bagi segelintir orang tanpa menerapkan demokrasi internal partai politik.
Menurut peneliti senior Pusat Riset Politik (PRP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, kaderisasi merupakan proses panjang. Layaknya sekolah, kaderisasi dilakukan secara bertahap oleh partai terhadap para kadernya dengan berbagai macam materi yang harus diajarkan.
"Tapi proses itu semua diabaikan sehingga memang terlihat bahwa itu tidak dianggap penting oleh PSI. Ketua umum itu bisa saja orang yang asing dari partainya," kata Firman kepada Media Indonesia, Kamis (28/9).
Baca juga: Relawan Jokowi Berbondong-bondong Bergerak Bareng PSI
Ia menilai, fenomena Kaesang menegaskan adanya lobi para elite dengan orientasi kepentingan agar partai politik dapat selamat dalam kontestasi pemilu dan bahkan mampu berkuasa. Firman menyebut cara partai politik mengangkat orang asing yang dianggap dekat dengan kekuasaan sebagai ketua umum jauh dari prinsip demokrasi.
Menurutnya, prinsip demokrasi, khususnya dalam partai politik, tidak selalu harus berkuasa, tapi juga memperimbangkan aspirasi yang betul-betul diuji dari bawah. Jika hanya dijadikan alat segelintir orang, Firman mengatakan partai politik sangat berpeluang jatuh dalam model yang oligarki.
Baca juga: Kaesang di Pusaran Kekuasaan Tanah Air, Jokowi Main 2 Kaki?
"Yang terpenting adalah komitmen untuk membangun pemahaman mengenai hakikat demokrasi, tidak hanya menjadikan partai politik untuk kepentingan praktis, pragmatisme," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menerangkan praktik kaderisasi yang baik telah diterapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut Firman, PKS menerapkan kaderisasi yang ketat lewat jenjang yang selektif dan bertahap. Untuk menjadi Presiden PKS, kader harus melewati beberapa jenjang.
Sebelumnya, politisi PSI Dini Purwono mengatakan pengangkatan Kaesang sebagai Ketua Umum PSI tidak dilakukan dalam satu atau dua hari. Namun, ia melanjutkan, telah melewati proses asesmen atau penilaian sebelum Kaesang menjadi kader PSI. Ia menampik proses itu dilakukan secara instan.
"Kalau mau dibilang jadi anggota, iya baru, tapi kan sebenarnya kayak asesmennya, evaluasinya, pasti sudah jauh sebelum itu. Enggak mungkin lah kita ujug-ujug cuma bikin keputusan dalam satu atau dua hari," terang Dini. (Tri/Z-7)
Dankodiklat TNI Letjen TNI Mohamad Naudi Nurdika menekankan bahwa Tarkorna XV adalah wahana strategis untuk menyiapkan kader purna yang mampu menjaga persatuan bangsa.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Menurut Hadar, partai politik seharusnya dapat membaca kebutuhan masyarakat ataupun wilayah tempat pilkada berlangsung.
Artinya anggota terpilih yang sudah dilantik, yang dikenakan PAW oleh parpol itu karena mereka memang maju Pilkada 2024.
Parpol diminta untuk mengoptimalkan proses rekrutmen dan kaderisasi demi terbentuknya kader-kader berkualitas
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Bintang Muda Indonesia (BMI) periode 2025–2030 resmi dilantik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved