Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai mengabaikan proses kaderisasi dengan menetapkan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, sebagai ketua umum setelah dua hari resmi menjadi kader partai. Fenomena pengangkatan Kaesang dikhawatirkan hanya menjadi alat bagi segelintir orang tanpa menerapkan demokrasi internal partai politik.
Menurut peneliti senior Pusat Riset Politik (PRP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, kaderisasi merupakan proses panjang. Layaknya sekolah, kaderisasi dilakukan secara bertahap oleh partai terhadap para kadernya dengan berbagai macam materi yang harus diajarkan.
"Tapi proses itu semua diabaikan sehingga memang terlihat bahwa itu tidak dianggap penting oleh PSI. Ketua umum itu bisa saja orang yang asing dari partainya," kata Firman kepada Media Indonesia, Kamis (28/9).
Baca juga: Relawan Jokowi Berbondong-bondong Bergerak Bareng PSI
Ia menilai, fenomena Kaesang menegaskan adanya lobi para elite dengan orientasi kepentingan agar partai politik dapat selamat dalam kontestasi pemilu dan bahkan mampu berkuasa. Firman menyebut cara partai politik mengangkat orang asing yang dianggap dekat dengan kekuasaan sebagai ketua umum jauh dari prinsip demokrasi.
Menurutnya, prinsip demokrasi, khususnya dalam partai politik, tidak selalu harus berkuasa, tapi juga memperimbangkan aspirasi yang betul-betul diuji dari bawah. Jika hanya dijadikan alat segelintir orang, Firman mengatakan partai politik sangat berpeluang jatuh dalam model yang oligarki.
Baca juga: Kaesang di Pusaran Kekuasaan Tanah Air, Jokowi Main 2 Kaki?
"Yang terpenting adalah komitmen untuk membangun pemahaman mengenai hakikat demokrasi, tidak hanya menjadikan partai politik untuk kepentingan praktis, pragmatisme," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menerangkan praktik kaderisasi yang baik telah diterapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut Firman, PKS menerapkan kaderisasi yang ketat lewat jenjang yang selektif dan bertahap. Untuk menjadi Presiden PKS, kader harus melewati beberapa jenjang.
Sebelumnya, politisi PSI Dini Purwono mengatakan pengangkatan Kaesang sebagai Ketua Umum PSI tidak dilakukan dalam satu atau dua hari. Namun, ia melanjutkan, telah melewati proses asesmen atau penilaian sebelum Kaesang menjadi kader PSI. Ia menampik proses itu dilakukan secara instan.
"Kalau mau dibilang jadi anggota, iya baru, tapi kan sebenarnya kayak asesmennya, evaluasinya, pasti sudah jauh sebelum itu. Enggak mungkin lah kita ujug-ujug cuma bikin keputusan dalam satu atau dua hari," terang Dini. (Tri/Z-7)
Menurut Hadar, partai politik seharusnya dapat membaca kebutuhan masyarakat ataupun wilayah tempat pilkada berlangsung.
Artinya anggota terpilih yang sudah dilantik, yang dikenakan PAW oleh parpol itu karena mereka memang maju Pilkada 2024.
Parpol diminta untuk mengoptimalkan proses rekrutmen dan kaderisasi demi terbentuknya kader-kader berkualitas
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
PKU Dewan Dakwah merupakan program beasiswa S3 atau doktoral, sehingga lahir ulama yang otoritatif menjawab berbagai masalah umat.
MUSYAWARAH Nasional KOHATI PB HMI ke 25 akan digelar di Pontianak, Kalimantan Kalimantan Barat, pada 24-29 November 2023. Setidaknya terdapat 12 nama calon kandidat Ketua Umum KOHATI PB HMI.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved