Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ORGANISASI pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024, Barisan 8 Center semakin gencar melakukan kaderisasi di berbagai daerah dan mempersiapkan kadernya untuk maju di Pilkada 2024.
Ketua Umum Barisan 8 Center Andrio Caesario mengatakan bahwa kader organisasi yang ia pimpin siap maju dalam pilkada dan sudah melalui fit n proper test.
"Sehingga memang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin di daerahnya masing-masing yang tugas fungsinya adalah mendukung setiap langkah dan program kerja pemerintah terutama presiden terpilih, Prabowo Subianto," kata Andrio dalam keterangannya, Kamis (23/5).
Andrio menambahkan calon-calon yang diusung peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat. Mereka harus fokus terhadap beberapa sektor dari pertanian, UMKM, sampai peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia.
"Alhamdulilah kader-kader kita adalah yang terpilih dan terbaik bukan hanya pemahaman ideologi tapi kepekaan terhadap keluhan masyarakat. Harus ada strategi jitu dalam mencari jalan keluar sehingga program kerja pemerintah terbantukan. Kita harus bahu membahu mewujudkan cita-cita bersama di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo," kata Andrio. (Z-6)
Dankodiklat TNI Letjen TNI Mohamad Naudi Nurdika menekankan bahwa Tarkorna XV adalah wahana strategis untuk menyiapkan kader purna yang mampu menjaga persatuan bangsa.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Menurut Hadar, partai politik seharusnya dapat membaca kebutuhan masyarakat ataupun wilayah tempat pilkada berlangsung.
Artinya anggota terpilih yang sudah dilantik, yang dikenakan PAW oleh parpol itu karena mereka memang maju Pilkada 2024.
Parpol diminta untuk mengoptimalkan proses rekrutmen dan kaderisasi demi terbentuknya kader-kader berkualitas
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved