Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
TAK lama lagi Indonesia akan memasuki pesta demokrasi 2024. Persiapan teknis terus dilakukan oleh KPU selaku penyelenggaraan pemilu dan banyak pihak yang akan terlibat. Pos Indonesia--BUMN logistik yang dalam beberapa pemilu terakhir menjadi mitra KPU dalam distribusi logistik--juga terus mempersiapkan diri mendukung sukses hajatan besar ini.
Salah satu yang disiapkan ialah dashboard khusus monitoring pengiriman barang-barang pemilu beserta command control. "Hari ini kami melakukan simulasi dan kesiapan pengiriman barang-barang Pemilu untuk memastikan kesiapan," jelas Prasabri Pesti, Direktur Business Development Pos Indonesia, dalam keterangan tertulis, Kamis (21/9/2023).
Melalui dashboard dan command control, barang-barang kebutuhan pemilu seperti kotak suara, kertas suara, tinta, dan barang-barang lain akan termonitor secara langsung, mampu ditelusur, dan mengambil tindakan cepat bila ada kendala di lapangan. Sejak Pemilu 1999, Pos Indonesia memang selalu menjadi mitra distribusi barang Pemilu ke seluruh Indonesia dan luar negeri.
Baca juga: KPU Batal Terapkan Model Dua Panel Penghitungan Suara di Pemilu 2024
"Pos Indonesia sangat siap untuk membantu KPU dalam distribusi dan warehouse barang pemilu bila pada waktunya kami ditugaskan. Ini bagian dari penguatan portofolio bisnis logistik yang ke depan akan kami kuatkan," jelas Prasabri.
BUMN tersebut memang baru saja mendeklarasikan transformasi bisnisnya menjadi perusahaan yang akan lebih fokus ke bisnis end-to-end logistics. (Z-2)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved