Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
TAK lama lagi Indonesia akan memasuki pesta demokrasi 2024. Persiapan teknis terus dilakukan oleh KPU selaku penyelenggaraan pemilu dan banyak pihak yang akan terlibat. Pos Indonesia--BUMN logistik yang dalam beberapa pemilu terakhir menjadi mitra KPU dalam distribusi logistik--juga terus mempersiapkan diri mendukung sukses hajatan besar ini.
Salah satu yang disiapkan ialah dashboard khusus monitoring pengiriman barang-barang pemilu beserta command control. "Hari ini kami melakukan simulasi dan kesiapan pengiriman barang-barang Pemilu untuk memastikan kesiapan," jelas Prasabri Pesti, Direktur Business Development Pos Indonesia, dalam keterangan tertulis, Kamis (21/9/2023).
Melalui dashboard dan command control, barang-barang kebutuhan pemilu seperti kotak suara, kertas suara, tinta, dan barang-barang lain akan termonitor secara langsung, mampu ditelusur, dan mengambil tindakan cepat bila ada kendala di lapangan. Sejak Pemilu 1999, Pos Indonesia memang selalu menjadi mitra distribusi barang Pemilu ke seluruh Indonesia dan luar negeri.
Baca juga: KPU Batal Terapkan Model Dua Panel Penghitungan Suara di Pemilu 2024
"Pos Indonesia sangat siap untuk membantu KPU dalam distribusi dan warehouse barang pemilu bila pada waktunya kami ditugaskan. Ini bagian dari penguatan portofolio bisnis logistik yang ke depan akan kami kuatkan," jelas Prasabri.
BUMN tersebut memang baru saja mendeklarasikan transformasi bisnisnya menjadi perusahaan yang akan lebih fokus ke bisnis end-to-end logistics. (Z-2)
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Simulasi pengamanan ini dilakukan untuk menguji dan melatih kesiapan jajaran personel TNI dari Kodam III Siliwangi
Wartawan memiliki peran penting terutama untuk mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) damai 2024. K
Bawaslu meminta jajaran Panwaslu tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan segera berkoordinasi dan memonitoring pengadaan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan suara,
Semua ASN di lingkungan pemerintahan harus bersikap netral dan bijak dalam menggunakan media sosial.
Untuk rekrutmen KPPS Pemilu ada sejumlah persyaratan baru. Salah satunya usia pendaftar dibatasi mulai dari 17 tahun dan maksimal 55 tahun.
Disabilitas mental merupakan individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi dan perilaku
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved