Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Dirut PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS) Sarimuda sebagai tersangka kasus dugaan rasuah yang terjadi pada badan usaha milik daerah (BUMD) di Sumsel, hari ini, 21 September 2023.
"Pihak dimaksud, sudah hadir sejak 10.30 WIB di Gedung Merah Putih KPK," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu belum bisa memerinci informasi yang akan diulik penyidik dari Sarimuda. Keterangan lanjutan bakal dibeberkan setelah semuanya rampung.
Baca juga: KPK Limpahkan Dakwaan Kasus Korupsi Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis
"Saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik," ucap Ali.
Sarimuda pernah diperiksa KPK dalam kasus ini. Dia berjanji bakal kooperatif jika keterangannya dibutuhkan lagi oleh KPK. "Iya, kooperatif," kata Sarimuda di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 24 November 2022.
Baca juga: 2 Tersangka Atur Pemenangan Lelang di Kemnaker
KPK baru bakal membeberkan kronologi kasusnya saat penahanan dilakukan. Masyarakat diharap bersabar. (Z-3)
KPK memberi status tahanan rumah pada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menuari sorotan. tidak sejalan dengan karakter kasus korupsi besar yang ditangani dan penegakan hukum
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
KPK mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan iklan dengan modus pinjam bendera. Dua saksi diperiksa untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat, termasuk aliran dana terkait BUMD,
Azis mengungkapkan bahwa Pemerintah akan segera mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMD ke DPR RI
UPAYA mendorong transformasi pertanian berkelanjutan terus diperkuat melalui sinergi antara badan usaha milik daerah (BUMD) dan sektor swasta.
Pemkab Pringsewu memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui peran BUMD untuk mendorong sistem yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved