Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya lebih condong jika pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024 dimulai pada 19-25 Oktober 2023. Hal itu disampaikannya dalam rapat konsultasi bersama Komisi II DPR RI, Rabu (20/9). Dalam rapat tersebut, KPU mengajukan dua opsi rancangan pendaftaran.
"Berdasarkan dua opsi atau alternatif tentang rancangan program jadwal, kami lebih cenderung untuk masa pendaftaran dimulai 19-25 Oktober 2023," ujar Hasyim.
Menurutnya, opsi tersebut menjadi bagian dari operasionalisasi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu. Adapun opsi lain yang dikemukakan Hasyim soal pendaftaran pasangan capres-cawapres adalah pada 10-16 Oktober 2024.
Baca juga: KPU Bakal Cetak 1,2 Miliar Lebih Lembar Surat Suara
Opsi itu dirancang KPU dengan menyesuaikan terbitnya Undang-Undang Nomor 7/2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1/2022 mengenai Pemilu. Menurut Hasyim, Perppu tersebut menegaskan masa durasi kampanye Pemilu 2024 selama 75 hari dan dimulai 10 hari setelah penetapan pasangan capres-cawapres.
"Sehubungan dengan itu, kalau dihitung mundur, pengumuman pendaftaran 7-9 Oktober, masa pendaftaran adalah Selasa, 10 Oktober sampai Senin, 16 Oktober," jelas Hasyim.
Baca juga: KPU Dinilai Lamban Revisi Aturan Keterwakilan Perempuan Caleg
Sebelumnya, opsi baru perubahan jadwal pendaftaran pasangan capres-cawapres yang disampaikan KPU, yakni 10-16 Oktober, sempat menimbulkan polemik. Sebab, jadwal tersebut memajukan dan mempersingkat rentang waktu sebelumnya yang telah diatur dalam PKPU Nomor 3/2022. (Tri/Z-7)
TIGA pasang calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftarkan diri untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024.
Presidium Relawan Gibran tidak akan melakukan kampanye negatif yang merugikan bangsa dan tetap menjaga kesatuan bangsa.
Meski belum mendaftar ke KPU, Gibran membocorkan janji politiknya ke para pendukungnya di GBK.
Prabowo bersumpah akan membawa Indonesia menuju negara hebat.
Seluruh ketua umum Koalisi Indonesia Maju menandatangani dukungan untuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Prabowo dan Gibran mendapatkan teriakan dari pendukungnya saat tiba di GBK.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved