Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Mimika Eltinus Omaleng hari ini, 20 September 2023. Dia menjadi saksi untuk kasus dugaan rasuah pembangunan Gereja Kingmi Mile 32.
"Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (20/9).
Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu juga menyebut ada tiga saksi lain yang dipanggil penyidik hari ini. Mereka yakni Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob, dan dua pihak swasta Sirajudin Machmud, serta Handry Tuwaidan.
Baca juga: KPK Panggil Suami Maia Estianty Terkait Kasus Eko Darmanto
Eltinus bebas dari kasus ini atas vonis pengadilan. KPK kini masih mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Lembaga Antirasuah juga meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status cegah agar Eltinus tidak ke luar negeri.
"Cegah ini untuk waktu enam bulan kedepan sampai dengan sekitar Januari 2024," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 21 Agustus 2023.
Baca juga: Karo Humas MA Dipanggil KPK Terkait Hasbi Hasan
KPK menilai kebebasan Eltinus janggal. Apalagi, dua penyuap Eltinus, Marthe Sawy dan Teguh Anggara dinyatakan bersalah dan terbukti memberikan uang haram serta divonis empat tahun penjara. (Z-3)
Kasus ini bermula ketika KPK melakukan OTT ketiga di tahun 2026 di Kabupaten Pati pada 19 Januari lalu yang menangkap Sudewo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, salah satu tokoh pengunjuk rasa di Kabupaten Pati.
KPK mengungkapkan alasan pemeriksaan Sudewo dilakukan di Kudus, Jawa Tengah, bukan di Pati. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspek keamanan.
KPK menyatakan masih mendalami kemungkinan adanya praktik jual beli jabatan yang diduga melibatkan Sudewo, tidak hanya terbatas pada pengisian jabatan perangkat desa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp550 juta dalam penanganan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan Maidi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Maidi menerima dan menikmati uang hasil pemerasan serta gratifikasi dengan total mencapai Rp2,25 miliar sejak menjabat sebagai Wali Kota Madiun.
BUPATI Mimika, Johannes Rettob, menerima piagam penghargaan Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) Tahun 2025 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pemkab Mimika menerima Innovative Government Award (IGA) 2025 atas inovasi strategis yang dinilai memangkas birokrasi, mempermudah investasi
KABUPATEN Mimika mencatat sejarah baru dalam upaya merawat kerukunan umat beragama. Pemda dan FKUB Kabupaten Mimika meraih penghargaan Harmony Award 2025
SETELAH pencarian selama 27 hari, pada Minggu (5/10), tim penyelamat PT Freeport Indonesia (PTFI) berhasil menemukan dan mengevakuasi lima pekerja dari lokasi longsor di Grasberg
Sebanyak 45 rumah sakit (RS), terdiri atas RS vertikal milik Kementerian Kesehatan, milik pemerintah daerah, swasta mendapatkan penghargaan.
DPD RI membuktikan diri sebagai mitra kolaboratif dengan rakyat untuk memastikan program-program nyata dan berdampak bagi rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved