Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETUA DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa sudah ada komunikasi politik antara Bakal Calon Presiden (Bacapres) Prabowo Subianto dengan Partai Demokrat.
Dijelaskan Saleh, pertemuan yang dimaksudnya yakni pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Umum (Ketum) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta pertemuan antara Prabowo dengan Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
"Jadi Ketum Demokrat itu sudah bertemu dengan pak Prabowo secara langsung, kemudian pak Prabowo juga sudah bertemu Ketua Majelis Tinggi Demokrat dan memang sudah ada perbicaraan terkait ini (Demokrat gabung KIM), ya mungkin memang belum detail sekali tapi sudah ada pembicaraan," ujar Saleh dalam diskusi Total Politik, Sabtu (16/9).
Baca juga : Pintu Koalisi Perubahan Masih Terbuka untuk Demokrat
Selain pertemuan dengan Prabowo, Saleh juga mengungkapkan bahwa AHY sudah bertemu dengan sejumlah Ketum dari partai-partai angota KIM, yakni PAN dan Golkar.
Baca juga : Demokrat Gelisah Tentukan Sikap Selamatkan Partai
"Jadi Klo dibanding dengan koalisi lain saya kira, komunikasi kami (KIM) lebib lancar lah dengan Demokrat," tegasnya.
Meski tidak mengungkap apakah Demokrat akan bergabung ke KIM dalam waktu dekat, dalam kapasitasnya Saleh hanya berharap Demokrat dapat segera merapat ke koalisi pendukung Bacawapres Prabowo Subianto.
"Kami tentu masih berharap agar Demokrat mau bergabung dengan KIM, karena jika Demokrat masuk KIM InshaAllah ini akan menambah kekuatan kami secara terukur di lapangannya," ucap Shaleh.
"Dan menurut kami secara subjektif yang terbaik (untuk Demokrat) itu masuk dengan KIM, karena disini kami menyamakan semua. Jadi kalah (Demokrat) gabung nanti, mereka akan ikut bersama-sama memutuskan keputusan-keputusan strategis yang akan dilaksanakan oleh koalisi ini bersama-sama," tukasnya.
Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Demokrat menjadi partai parlemen satu-satunya yang belum menentukan arah politiknya di Pilpres 2024.
Demokrat sejatinya telah bergabung bersama NasDem dan PKS di KPP beberapa waktu lalu, namun partai berlambang bintang mercy itu memilih hengkang beberapa hari sebelum deklarasi Anies-Muhaimin. (Z-8)
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
GUBERNUR California Gavin Newsom menuntut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membatalkan pengerahan Garda Nasional di Los Angeles.
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta kadernya untuk bergerak membuat program kreatif demi memperkuat dan memajukan UMKM.
Hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
LEBIH dari dua pertiga anggota DPR dari Partai Demokrat telah mendesak Presiden Donald Trump untuk menarik kembali pernyataan yang mengusulkan pengambilalihan Jalur Gaza oleh AS.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengakui mencontoh sejumlah program unggulan pemerintah Singapura untuk diterapkan di Indonesia, salah satunya yatu perumahan murah untuk rakyat.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Kepala PCO Hasan Nasbi membeberkan sikap Indonesia ihwal adanya perang antara Iran dan Israel. Hasan menegaskan sikap RI tak pernah berubah untuk selalu mendorong adanya penyelesaian konflik.
Hasan juga sempat merespon saat ditanya soal isu empat pulau sebagai pemberian hadiah dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri bisa melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti Aceh sebelum mengeluarkan keputusan menteri,
Sengketa mengenai status empat pulau dari Aceh ke Sumatra Utara, kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi akan diambil alih oleh pemerintah pusat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved