Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut pemilihan umum (Pemilu) saat ini merupakan cara berdemokrasi yang modern dalam suatu pergantian kepemimpinan.
Muzani mencontohkan bagaimana demokrasi masa lampau dalam pergantian kepemimpinan yang cenderung menggunakan kekerasan dan pertumpahan darah, seperti perang atau kudeta.
"Oleh karena, itu perebutan kekuasaan dengan menempatkan perwakilan parpol (partai politik) melalui pemilihan umum ini adalah cara modern yang kita sepakati," kata Muzani seperti dilansir dari Antara.
Baca juga: Generasi Muda Perlu Melek Politik dan Berkontribusi pada Pemilu Damai
Dia menyampaikan itu saat memberikan materi dalam Forum Diskusi Keberagaman Menjadi Kekuatan Wujudkan Pemilu Bermartabat di Bandung, Jawa Barat, Rabu.
Dalam kesempatan itu, dia kembali menyampaikan komitmen calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto terhadap persatuan dan kesatuan, demi kepentingan bangsa dan negara.
Lebih lanjut, Muzani optimistis pemilu tahun depan dapat berjalan dengan bermartabat.
Baca juga: Gerindra: Kalau Jodoh, Demokrat Gabung Dukung Prabowo
Dia meyakini hal itu karena melihat perkembangan pengguna media sosial yang aktif memberi masukan, kritik, dan mengingatkan pihak-pihak yang berpotensi mengganggu stabilitas politik nasional.
"Saat ini jika ada yang dianggap keluar dari koridor yang bisa merusak tata krama dalam penggunaan medsos (media sosial), maka netizen yang akan mengingatkan kepada netizen yang lain," imbuhnya.
Muzani pun menjamin elite saat ini memiliki kesadaran yang baik untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kondusivitas bangsa.
"Bagi setiap tim pemenangan kita minta untuk mengabarkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa program ini, kemenangan itu sebagai kemenangan Indonesia," katanya. (Z-6)
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved