Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut pemilihan umum (Pemilu) saat ini merupakan cara berdemokrasi yang modern dalam suatu pergantian kepemimpinan.
Muzani mencontohkan bagaimana demokrasi masa lampau dalam pergantian kepemimpinan yang cenderung menggunakan kekerasan dan pertumpahan darah, seperti perang atau kudeta.
"Oleh karena, itu perebutan kekuasaan dengan menempatkan perwakilan parpol (partai politik) melalui pemilihan umum ini adalah cara modern yang kita sepakati," kata Muzani seperti dilansir dari Antara.
Baca juga: Generasi Muda Perlu Melek Politik dan Berkontribusi pada Pemilu Damai
Dia menyampaikan itu saat memberikan materi dalam Forum Diskusi Keberagaman Menjadi Kekuatan Wujudkan Pemilu Bermartabat di Bandung, Jawa Barat, Rabu.
Dalam kesempatan itu, dia kembali menyampaikan komitmen calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto terhadap persatuan dan kesatuan, demi kepentingan bangsa dan negara.
Lebih lanjut, Muzani optimistis pemilu tahun depan dapat berjalan dengan bermartabat.
Baca juga: Gerindra: Kalau Jodoh, Demokrat Gabung Dukung Prabowo
Dia meyakini hal itu karena melihat perkembangan pengguna media sosial yang aktif memberi masukan, kritik, dan mengingatkan pihak-pihak yang berpotensi mengganggu stabilitas politik nasional.
"Saat ini jika ada yang dianggap keluar dari koridor yang bisa merusak tata krama dalam penggunaan medsos (media sosial), maka netizen yang akan mengingatkan kepada netizen yang lain," imbuhnya.
Muzani pun menjamin elite saat ini memiliki kesadaran yang baik untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kondusivitas bangsa.
"Bagi setiap tim pemenangan kita minta untuk mengabarkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa program ini, kemenangan itu sebagai kemenangan Indonesia," katanya. (Z-6)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved