Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut pemilihan umum (Pemilu) saat ini merupakan cara berdemokrasi yang modern dalam suatu pergantian kepemimpinan.
Muzani mencontohkan bagaimana demokrasi masa lampau dalam pergantian kepemimpinan yang cenderung menggunakan kekerasan dan pertumpahan darah, seperti perang atau kudeta.
"Oleh karena, itu perebutan kekuasaan dengan menempatkan perwakilan parpol (partai politik) melalui pemilihan umum ini adalah cara modern yang kita sepakati," kata Muzani seperti dilansir dari Antara.
Baca juga: Generasi Muda Perlu Melek Politik dan Berkontribusi pada Pemilu Damai
Dia menyampaikan itu saat memberikan materi dalam Forum Diskusi Keberagaman Menjadi Kekuatan Wujudkan Pemilu Bermartabat di Bandung, Jawa Barat, Rabu.
Dalam kesempatan itu, dia kembali menyampaikan komitmen calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto terhadap persatuan dan kesatuan, demi kepentingan bangsa dan negara.
Lebih lanjut, Muzani optimistis pemilu tahun depan dapat berjalan dengan bermartabat.
Baca juga: Gerindra: Kalau Jodoh, Demokrat Gabung Dukung Prabowo
Dia meyakini hal itu karena melihat perkembangan pengguna media sosial yang aktif memberi masukan, kritik, dan mengingatkan pihak-pihak yang berpotensi mengganggu stabilitas politik nasional.
"Saat ini jika ada yang dianggap keluar dari koridor yang bisa merusak tata krama dalam penggunaan medsos (media sosial), maka netizen yang akan mengingatkan kepada netizen yang lain," imbuhnya.
Muzani pun menjamin elite saat ini memiliki kesadaran yang baik untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kondusivitas bangsa.
"Bagi setiap tim pemenangan kita minta untuk mengabarkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa program ini, kemenangan itu sebagai kemenangan Indonesia," katanya. (Z-6)
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk.
Partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai.
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
GEJALA kemunduran demokrasi di Indonesia dinilai semakin nyata dan mengkhawatirkan. Tanda menguatnya pola kekuasaan ala Orde Baru berpotensi menyeret ke otoritarianisme
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved