Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PEMERINTAH pusat diminta untuk mengambil langkah penyelesaian yang tidak merugikan semua pihak terkait kerusuhan di Rempang dan Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai NasDem Taufik Basari mengatakan langkah penyelesaian tersebut tidak merugikan dari dua sisi yakni dari rencana Proyek Strategis Nasional maupun dari sisi hak masyarakat untuk hidup selayaknya sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, serta pengakuan atas hak masyarakat adat sebagaimana amanat konstitusi.
"Meminta pemerintah pusat untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian yang tidak merugikan semua pihak," ujarnya, Selasa (12/9).
Baca juga: Terkait Konflik di Pulau Rempang, DPR: Hentikan Penggunaan Kekerasan
Dia menyayangkan terjadinya kekerasan yang memakan korban dalam konflik yang melibatkan masyarakat adat dengan pihak aparat di Pulau Rempang dan Pulau Galang, Kepulauan Riau (Kepri) sejak Rabu (6/9) lalu. Dia pun mendesak aparat penegak hukum untuk segera menghentikan penggunaan kekerasan dan berbagai tindakan kekerasan yang terjadi.
"Memerintahkan agar penegakan hukum dilakukan secara profesional sesuai prinsip-prinsip hukum dan hukum acara pidana tanpa ada tindakan berlebihan, kekerasan, intimidasi dan hal-hal lainnya di luar prosedur hukum dan prinsip fair trial," paparnya.
Baca juga: Jokowi Tugaskan Menteri Investasi Cek Kondisi ke Pulau Rempang
Kejadian yang mengakibatkan banyaknya korban luka dari dua belah pihak maka aparat penegak hukum untuk mengganti personel yang bertugas dengan personel baru, diikuti dengan arahan agar personel baru yang ditugaskan bertindak persuasif dan tidak represif serta memperhatikan hak asasi manusia.
"Semua pihak baik masyarakat, aparat, maupun pemerintah untuk dapat menahan diri, meredakan situasi agar tercipta keadaan yang tenang terlebih dahulu dan berfokus pada penanganan para korban," tukasnya.
(Z-9)
Menteri Bahlil Lahadalia memastikan produsen kaca asal Tiongkok, Xinyi Group, akan tetap melanjutkan rencana investasinya di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
MENTERI Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan proses pembangunan rumah untuk relokasi warga di Pulau Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau akan selesai pada tahun depan.
MENTERI Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa sekitar 70 persen warga Pasir Panjang menyatakan siap bergeser ke Tanjung Banun.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan membantah temuan Ombudsman RI perihal dugaan intimidasi yang dilakukan aparat untuk merelokasi warga Rempang, Kepulauan Riau
Agus Pambagio menyebut bahwa permasalahan Rempang dapat berimbas pada iklim investasi di Indonesia
Pengakuan akan adanya hukum adat, masyarakat adat, dan tanah adat menjadi krusial agar masalah di Pulau Rempang menemui titik terang.
KAPAL Kujang 642 milik Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IV Batam berhasil mengamankan kapal pembawa solar ilegal.
Kunjungan ke Batam ini bertepatan dengan peringatan ke-5 Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA).
KEBAKARAN hebat melanda sebuah kapal tanker yang tengah dalam proses docking di galangan kapal PT ASL Shipyard, Tanjunguncang, Kecamatan Batuaji, Kota Batam, Selasa (24/6) sore.
Sejumlah pelaku usaha tanaman di Kota Batam meminta perhatian pemerintah terkait kebutuhan lahan untuk kelangsungan usaha mereka.
Merencanakan liburan ke Batam? Salah satu hal terpenting yang perlu Anda siapkan adalah memilih akomodasi terbaik dengan harga terjangkau.
Jalan berlubang yang tergenang air di bawah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) depan SP Plaza, Sentosa Perdana, Sagulung, ditimbun warga dengan material bekas bangunan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved