Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan proses pembangunan rumah untuk relokasi warga di Pulau Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau akan selesai pada tahun depan. Hal itu ia sampaikan saat ditanya soal janji pemerintah yang memberikan hunian serta tanah bagi korban penggusuran di Pulau Rempang.
"Iya tahun depan (selesai). Butuh waktu 6- 7 bulan," terang Bahlil seusai rapat tertutup membahas investasi yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/10).
Seperti diberitakan, pengembangan kawasan Rempang Eco-City di Pulau Rempang menjadi salah satu proyek strategis nasional pemerintah yang belakangan ini mendapat sorotan karena adanya penolakan dari warga setempat yang mendiami kawasan itu sejak beberapa generasi. Selain mengembangkan kawasan Rempang Eco-City, pemerintah juga berencana pembangunan pabrik kaca oleh perusahaan asal Tiongkok Xinyi Group.
Baca juga: Bahlil: 70 Persen Warga Pasir Panjang Rempang Siap Bergeser
Bahlil menuturkan ia telah menemui warga yang menolak penggusuran. Sebelumnya Bahlil juga telah berdialog dengan warga setempat. Ia juga meninjau lokasi yang akan menjadi lokasi hunian warga korban penggusuran. Pemerintah sebelumnya menjanjikan rumah dengan tipe 45 senilai Rp120 juta serta tanah seluas 500 meter sebagai ganti rugi.
"Sebelumnya kan saya dipersepsikan hanya menemui saudara-saudara kita yang setuju untuk digeser. Namun yang tidak setuju katanya saya tidak datangi. Kemarin saya datangi per kampung," tutur Bahlil.
Baca juga: DPR Harap Relokasi Kawasan di Rempang Dilakukan Secara Bermartabat
Menurut Bahlil, sejauh ini sudah 400 kepala keluarga (KK) yang setuju untuk dipindahkan ke kampung lain. Ada beberapa kampung yang terdampak penggusuran yakni kampung yakni Kampung Sembulang Tanjung, Sembulang Hulu, Pasir Panjang, dan Blonkeng. Dari 400 KK yang setuju, Bahlil mengatakan baru 27 KK yang sudah berada di rumah transit sementara.
"Sisanya masih proses," ucap dia.
Bahlil memastikan rumah yang dijanjikan pada warga terdampak akan diberikan. Namun, hingga saat ini masih dalam proses. Pemberian ganti rugi, ujar dia, akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).
"Contoh 27 KK mereka punya uang selama masa nunggu rumah Rp1,2 juta per bulan dan 1,2 juta per KK untuk kontrak itu kan. Kita selesaikan di 3 bulan pertama. Kalau 1 KK ada 4 orang, dapatnya Rp6 juta per bulan, sampai masa tunggu," papar Bahlil.
Ia menjamin janji itu akan dipenuhi sepanjang dirinya masih menjabat sebagai menteri investasi.
"Pasti dong. Kalau menteri investasinya masih Bahlil Lahadalia masih lah. Kalau sudah berubah, tapi saya yakin itu sudah diatur di perpres ya," tukasnya.
(Z-9)
Warga Pulau Rempang mengambil langkah hukum dengan melaporkan kasus penyerangan yang mereka alami ke Polresta Barelang, sekaligus mendesak pemerintah mengevaluasi PSN Rempang.
BP Batam membutuhkan dukungan dari seluruh pihak agar rencana investasi di Rempang bisa terealisasi dengan maksimal.
Relokasi warga terdampak PSN Rempang Eco City berjalan aman. Semakin banyak warga yang bersedia pindah ke lokasi yang disediakan BP Batam di Tanjung Banon, Pulau Rempang
Proses pembebasan lahan untuk pembangunan hunian masyarakat Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, hampir sepenuhnya selesai.
Pembangunan empat rumah contoh pada tahap awal ini akan selesai sekitar 2,5 bulan ke depan.Setelah itu, BP Batam akan mempercepat pembangunan sebanyak 961 unit rumah baru lainnya.
Perjalanan sejarah agraria yang merentang dari masa kolonial hingga saat ini diangkat dalam film dokumenter terbaru berjudul Tanah Moyangku, hasil karya Watchdoc Documentary.
Menteri Bahlil Lahadalia memastikan produsen kaca asal Tiongkok, Xinyi Group, akan tetap melanjutkan rencana investasinya di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
MENTERI Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa sekitar 70 persen warga Pasir Panjang menyatakan siap bergeser ke Tanjung Banun.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan membantah temuan Ombudsman RI perihal dugaan intimidasi yang dilakukan aparat untuk merelokasi warga Rempang, Kepulauan Riau
Agus Pambagio menyebut bahwa permasalahan Rempang dapat berimbas pada iklim investasi di Indonesia
Pengakuan akan adanya hukum adat, masyarakat adat, dan tanah adat menjadi krusial agar masalah di Pulau Rempang menemui titik terang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved