Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MANTAN komisioner KPK Saut Situmorang menilai pemeriksaan KPK terhadap calon wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memiliki unsur politik. Pasalnya, Ketua Umum PKB itu baru saja dideklarasikan sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan, sementara kasus yang melibatkannya pun sudah terjadi 11 tahun lalu.
"Ya gak salah juga kalau masyarakat menilai ini ada unsur politik. Naluri saya pun mengatakan demikian," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (7/9).
Saut mengatakan bahwa sebagai high profile person, jejak karir dan kinerja Cak Imin pasti dipantau KPK. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah kasus yang sudah terjadi lama tapi baru diperiksa atau diketahui saat ini.
Baca juga: Muhaimin Iskandar Penuhi Panggilan KPK
Penegakkan hukum seperti itu, disebutnya sangat berbau politik. Apalagi Cak Imin berpasangan dengan Anies Baswedan yang memang sejak awal terus dikejar-kejar KPK terkait kasus Formula E.
"Pasangan ini kan memang diincar ya. Kita lihat Anies Baswedan itu berkali-kali jalani pemeriksaan tapi tidak ditemukan bukti. Nah sekarang Cak Imin yang dikejar. Jadi gak salah kalau diartikan ada unsur politik, crowd wisdom memang seperti itu," imbuhnya.
Baca juga: KPK Periksa Cak Imin Hari Ini
Bahkan, lanjut Saut, selama dirinya menjadi komisioner di KPK tidak mendengar atau mengetahui kasus yang melibatkan Cak Imin. Artinya bila KPK memeriksa Cak Imin saat ini, setidaknya ada bukti permulaan yang memang sudah diketahui sejak dulu.
Saut pun menyarankan agar Cak Imin tetap kooperatif menjalankan pemeriksaan. Bila pemeriksaan tersebut hanya sekadar mencari-cari masalah untuk menjegal paslon Anies-Muhaimin, semuanya bisa dihadapi dengan tenang dan bijak.
Sementara bagi KPK, Saut meminta untuk tidak terlalu menimbulkan kebisingan di masyarakat dengan cara-cara seperti itu. Menurut kinerja KPK saat ini memang menurun. Masih banyak kasus prioritas yang belum tuntas seperti kasus bansos yang terjadi pada masa pandemi.
Alih-alih menuntaskan kasus korupsi yang sudah banyak merugikan negara dengan bukti-bukti yang lebih konkret, KPK malah sering masuk ke zona politik yang rawan akan kepentingan.
(Z-9)
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) didesak membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menguatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mantan Komisioner KPK Saut Situmorang menyebut, menjadi hal yang wajar bila KPK meminta bantuan masyarakat untuk mencari keberadaan Harun Masiku.
Saut Situmorang mengendus bau amis dari mencuatnya kasus lama yang menyeret Muhaimin Iskandar.
Polda Metro Jaya memanggil Saut Situmorang sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK.
MANTAN Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang tidak meragukan Ketua KPK Firli Bahuri bakal menjadi tersangka.
Remind akan terus bergerak untuk menyuarakan kesehatan mental
Cak Imin menduga adanya mafia, sehingga sulit menghentikan impor beras.
Gus Imin disambut ribuan para pendukungnya yang memadati lokasi.
GPMP menargetkan puluhan juta suara untuk pasangan calon nomor urut 1 Anies Baawedan-Muhaimin Iskandar (Amin) pada Pemilu 2024.
Cak Imin pun mengingatkan kepada para pemilihnya untuk mendukung penuh dalam memenangkan pasangan Amin pada pencoblosan 14 Februari 2024.
WAKIL Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar alias Gus Imin merespons kritikan mantan Menko Polhukam, Mahfud MD kepada KPU usai Hasyim Asy’ari diberhentikan sebagai ketua KPU
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved