Mantan Komisioner KPK Sebut Pemeriksaan Cak Imin Kental Unsur Politik

MANTAN komisioner KPK Saut Situmorang menilai pemeriksaan KPK terhadap calon wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memiliki unsur politik. Pasalnya, Ketua Umum PKB itu baru saja dideklarasikan sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan, sementara kasus yang melibatkannya pun sudah terjadi 11 tahun lalu.

"Ya gak salah juga kalau masyarakat menilai ini ada unsur politik. Naluri saya pun mengatakan demikian," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (7/9).

Saut mengatakan bahwa sebagai high profile person, jejak karir dan kinerja Cak Imin pasti dipantau KPK. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah kasus yang sudah terjadi lama tapi baru diperiksa atau diketahui saat ini.

Baca juga: Muhaimin Iskandar Penuhi Panggilan KPK

Penegakkan hukum seperti itu, disebutnya sangat berbau politik. Apalagi Cak Imin berpasangan dengan Anies Baswedan yang memang sejak awal terus dikejar-kejar KPK terkait kasus Formula E.

"Pasangan ini kan memang diincar ya. Kita lihat Anies Baswedan itu berkali-kali jalani pemeriksaan tapi tidak ditemukan bukti. Nah sekarang Cak Imin yang dikejar. Jadi gak salah kalau diartikan ada unsur politik, crowd wisdom memang seperti itu," imbuhnya.

Baca juga: KPK Periksa Cak Imin Hari Ini

Bahkan, lanjut Saut, selama dirinya menjadi komisioner di KPK tidak mendengar atau mengetahui kasus yang melibatkan Cak Imin. Artinya bila KPK memeriksa Cak Imin saat ini, setidaknya ada bukti permulaan yang memang sudah diketahui sejak dulu.

Saut pun menyarankan agar Cak Imin tetap kooperatif menjalankan pemeriksaan. Bila pemeriksaan tersebut hanya sekadar mencari-cari masalah untuk menjegal paslon Anies-Muhaimin, semuanya bisa dihadapi dengan tenang dan bijak.

Sementara bagi KPK, Saut meminta untuk tidak terlalu menimbulkan kebisingan di masyarakat dengan cara-cara seperti itu. Menurut kinerja KPK saat ini memang menurun. Masih banyak kasus prioritas yang belum tuntas seperti kasus bansos yang terjadi pada masa pandemi.

Alih-alih menuntaskan kasus korupsi yang sudah banyak merugikan negara dengan bukti-bukti yang lebih konkret, KPK malah sering masuk ke zona politik yang rawan akan kepentingan.

(Z-9)