Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal terus menggencarkan sosialisasi penolakan politik uang jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Tokoh agama turut digandeng untuk mengedukasi masyarakat.
"Tokoh Agama, misalnya, bisa sisipkan pendekatan nilai agama dengan korupsi pada saat berdakwah di tengah masyarakat," kata Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat (Dikpermas) KPK Wawan Wardiana melalui keterangan tertulis, Minggu, (3/9).
Wawan menjelaskan menggandeng tokoh agama dinilai penting untuk pendekatan ke masyarakat. Sejumlah pemuka agama di kalangan masyarakat juga diajak.
Baca juga : KPK Tegaskan Kasus Korupsi di Kemenaker Tak Berkaitan dengan Pencawapresan Cak Imin
"Pun demikian dengan Tokoh Masyarakat yang dijadikan panutan oleh masyarakat bisa memberikan edukasi pentingnya menjaga nilai-nilai integritas dengan menerapkan nilai antikorupsi," ucap Wawan.
Baca juga : KPK Minta Eks Terpidana Korupsi Taat Aturan
Wawan meyakini bantuan dari mereka bisa membuat bagi-bagi uang dalam serangan fajar ditolak masyarakat. Dengan begitu, demokrasi dalam Pemilu 2024 bakal bersih.
"Karena itu, hadirnya tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh lainnya yang hadir di sini punya peranan penting cegah korupsi," ujar Wawan.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta masyarakat mengikuti anjuran KPK dalam menolak politik uang. Sebab, kata dia, pemberian tidak akan sebanding dengan kebijakan yang dibangun nanti.
"Kita akan memasuki tahun politik dan Pilkada secara serempak pada tahun 2024. Saya sampaikan, kampanye Hajar Serangan Fajar agar terus digaungkan supaya pesta demokrasi kita tidak kehilangan ruh demokrasi itu sendiri," tutur Rohidin. (MGN/Z-8)
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
Menurut laporan itu, akar masalah biaya politik tinggi terletak pada lemahnya regulasi pendanaan kampanye dan penegakan hukum, bukan pada sistem pemilihan langsung.
WACANA mengembalikan pilkada melalui DPRD kembali menuai kritik karena dinilai menyesatkan dan tidak menyentuh akar persoalan mahalnya biaya Pilkada yang tinggi.
Demokrasi perlu kembali menjadi tempat diskusi yang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab, bukan medium untuk transaksi suara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved