Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal terus menggencarkan sosialisasi penolakan politik uang jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Tokoh agama turut digandeng untuk mengedukasi masyarakat.
"Tokoh Agama, misalnya, bisa sisipkan pendekatan nilai agama dengan korupsi pada saat berdakwah di tengah masyarakat," kata Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat (Dikpermas) KPK Wawan Wardiana melalui keterangan tertulis, Minggu, (3/9).
Wawan menjelaskan menggandeng tokoh agama dinilai penting untuk pendekatan ke masyarakat. Sejumlah pemuka agama di kalangan masyarakat juga diajak.
Baca juga : KPK Tegaskan Kasus Korupsi di Kemenaker Tak Berkaitan dengan Pencawapresan Cak Imin
"Pun demikian dengan Tokoh Masyarakat yang dijadikan panutan oleh masyarakat bisa memberikan edukasi pentingnya menjaga nilai-nilai integritas dengan menerapkan nilai antikorupsi," ucap Wawan.
Baca juga : KPK Minta Eks Terpidana Korupsi Taat Aturan
Wawan meyakini bantuan dari mereka bisa membuat bagi-bagi uang dalam serangan fajar ditolak masyarakat. Dengan begitu, demokrasi dalam Pemilu 2024 bakal bersih.
"Karena itu, hadirnya tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh lainnya yang hadir di sini punya peranan penting cegah korupsi," ujar Wawan.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta masyarakat mengikuti anjuran KPK dalam menolak politik uang. Sebab, kata dia, pemberian tidak akan sebanding dengan kebijakan yang dibangun nanti.
"Kita akan memasuki tahun politik dan Pilkada secara serempak pada tahun 2024. Saya sampaikan, kampanye Hajar Serangan Fajar agar terus digaungkan supaya pesta demokrasi kita tidak kehilangan ruh demokrasi itu sendiri," tutur Rohidin. (MGN/Z-8)
Mita menurutkan dengan adanya jeda antara pemilu lokal dan nasional, proses pemutakhiran data pemilih tidak terputus dalam konteks 5 tahunan.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
KPU RIĀ telah membahas dan menyiapkan rancangan serta jadwal tahapan PSU yang akan segera ditetapkan KPU Kabupaten Barito Utara.
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hariĀ ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
NODA gelap kembali mencoreng pesta demokrasi lokal. Kali ini terjadi di Pilkada Barito Utara, Kalimantan Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved